HIDUPKATOLIK.COM – Menyusul deklarasi keadaan darurat sebagai jawaban terhadap meningkatnya kekerasan terkait geng, Konferensi Waligereja Ekuador menyerukan persatuan dan persaudaraan untuk memulihkan perdamaian di negara tersebut.
Para uskup di Ekuador telah meluncurkan seruan mendesak untuk persatuan, perdamaian, dan persaudaraan, ketika negara Amerika Latin tersebut menghadapi peningkatan kekerasan geng yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ekuador terjerumus ke dalam kekacauan minggu ini, dengan narapidana yang paling dicari di negara itu melarikan diri dari penjara, pemberontakan terjadi di beberapa penjara, dan penculikan narapidana serta ancaman terhadap penjaga.
Minggu (7/1), Adolfo Macias, pemimpin geng penjahat narkotika Los Choneros, menghilang dari penjara di Guayaquil, tempat dia menjalani hukuman selama 34 tahun.
Pembobolan penjara tersebut diikuti dengan insiden kekerasan di beberapa penjara yang penuh sesak, di mana bentrokan antar geng yang bersaing sering terjadi dan telah menewaskan lebih dari 400 narapidana sejak tahun 2021.
Ketegangan mencapai titik tertinggi baru pada Selasa (9/1) ketika orang-orang bersenjata bertopeng masuk ke studio siaran langsung televisi di Guayaquil, menyandera pembawa acara dan staf serta baku tembak dengan polisi.
Pada hari yang sama, setidaknya sepuluh orang tewas di kota itu, termasuk dua polisi. Ledakan, pembakaran kendaraan, penjarahan, tembakan, dan penyerangan terhadap rumah sakit juga dilaporkan terjadi di kota-kota lain, termasuk ibu kota Quito, sementara pihak berwenang mengumumkan bahwa pemimpin geng besar kedua dan narapidana lainnya telah melarikan diri dari penjara lain.
Keadaan darurat
Menyusul perkembangan ini, Presiden terpilih Daniel Noboa, yang memprioritaskan pemulihan keamanan dan membebaskan negara dari kekerasan geng narkotika, menyatakan konflik bersenjata internal pada hari Selasa dan memerintahkan angkatan bersenjata untuk “menetralisir” dua lusin geng, dan menggambarkan mereka sebagai “organisasi teroris.”
Pada hari sebelumnya, ia mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari, memberlakukan jam malam nasional dan mengizinkan militer berpatroli di jalan-jalan dan mengambil alih penjara.
Para Uskup: Kekerasan tidak akan terjadi
Menghadapi krisis ini, Presiden Konferensi Waligereja Ekuador (EEC) telah mengeluarkan pernyataan bertajuk “Kekerasan tidak akan terjadi” yang menyerukan warga untuk tidak panik dan terkondisi oleh media sosial, sambil mengingatkan mereka bahwa pemberantasan geng bukan hanya menjadi urusan pemerintah namun menjadi perhatian setiap warga negara.
Meskipun menolak kekerasan “dari sisi mana pun,” EEC menyatakan bahwa dalam keadaan luar biasa saat ini, warga Ekuador harus tetap bersatu “dengan pandangan ke masa depan dan dengan kekuatan yang diperlukan untuk menjadikan Ekuador seperti dulu: tempat perdamaian, kerja, dan persaudaraan.”
Para uskup lebih lanjut mengatakan bahwa “setiap kegiatan ilegal, di tingkat masyarakat dan negara bagian mana pun, harus dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tanah air, terhadap nilai-nilai paling suci dari identitas Ekuador dan Tuhan, yang akan menjadi hakim dalam hidup kita.”
Seruan untuk persatuan
Karena itu, menurut para uskup Ekuador, sangatlah penting untuk memulihkan nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian. “Kita adalah negara yang beriman. Sejak kita kecil, kita diajari bahwa kita semua bersaudara, menyebut Tuhan sebagai Bapa Kami,” kata mereka.
Para uskup menutup pidatonya dengan memastikan doa mereka untuk “integritas setiap warga Ekuador yang baik dan stabilitas Negara sebagai jaminan perdamaian untuk kembali ke negara itu sesegera mungkin.”
Dalam sebuah wawancara dengan lembaga Sir Italia dari Guayaquil, Uskup Antonio Crameri dari Esmeraldas, presiden Caritas Ekuador, menegaskan bahwa situasi di negara tersebut sangat kritis sampai-sampai ia memutuskan untuk menunda Misa tatap muka, seperti yang dilakukan selama masa pandemi Covid -19.
Lisa Zengarini (Vatican News)/Frans de Sales
