HIDUPKATOLIK.COM – Seorang imam Katolik yang ditangkap oleh pihak berwenang India karena melanggar undang-undang “anti-konversi”, dibebaskan dari penjara pada 11 Desember setelah ditahan selama hampir tiga bulan di tengah meningkatnya penganiayaan terhadap umat Kristen di negara bagian Uttar Pradesh yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.
Pastor Babu Francis, seorang imam senior dari Allahabad, di utara Uttar Pradesh, ditahan oleh polisi pada 1 Oktober setelah dia mencari informasi tentang penangkapan dan penahanan seorang anggota stafnya. Babu Francis juga menjabat sebagai direktur Masyarakat Pembangunan dan Kesejahteraan Keuskupan (DDWS).
“Ini adalah hadiah Natal untuk kami. Kegembiraan kami tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata,” kata Uskup Allahabad Mgr Louis Mascarenhas kepada CNA, saat ia menyambut Pastor Francis di gerbang penjara Naini di distrik Prayagraj dengan karangan bunga.
Sebelas dari 28 negara bagian di India telah mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi perpindahan agama secara paksa, namun dalam praktiknya, undang-undang tersebut digunakan untuk mencegah praktik agama Kristen. Menurut UCA News, 398 orang Kristen telah ditangkap di Uttar Pradesh sejak undang-undang tersebut disahkan di sana tiga tahun lalu.
Keuskupan Allahabad, dalam sebuah pernyataan, merinci rangkaian peristiwa yang menyebabkan penangkapan pastor tersebut. Menurut keuskupan, polisi berusaha menemukan seorang Kristen bernama Susai Raj, yang diduga melanggar “undang-undang perpindahan agama” dengan melakukan dia di dalam rumah. Raj adalah saudara laki-laki seorang karyawan Pastor Francis.
Ketika polisi tidak dapat menemukan Raj, mereka menangkap dua saudara laki-lakinya, menantu laki-lakinya, bersama dengan imam Katolik, dan membawa mereka ke kantor polisi. Mereka semua didakwa melakukan perpindahan agama dan “percobaan pembunuhan.”’
“Kejadian ini menunjukkan kenyataan buruk di balik banyak kasus perpindahan agama. Meskipun Pastor Francis telah dibebaskan, namun ada puluhan orang Kristen yang tidak bersalah mendekam di penjara dengan tuduhan yang meragukan tersebut. Satu lagi imam telah ditangkap di Uttar Pradesh hari ini,” A C Michael, koordinator United Christian Forum (UCF), mengatakan kepada CNA.
“Meskipun merupakan negara demokrasi sekuler, kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa pelecehan terhadap umat Kristen menjadi endemik dan setidaknya ada dua insiden kekejaman yang dilaporkan setiap hari pada tahun 2023,” kata Michael, seorang Katolik.
UCF, forum ekumenis yang memantau kekerasan anti-Kristen di Tanah Air, mencatat 687 insiden kekerasan terhadap umat Kristen dalam 11 bulan pertama tahun 2023.
“Negara kami telah menyaksikan peningkatan tajam dalam kekerasan yang ditargetkan terhadap umat Kristen sejak tahun 2014,” kata Michael.
Meskipun hanya 147 insiden kekerasan terhadap umat Kristen yang dilaporkan pada tahun 2014 (ketika Perdana Menteri Narendra Modi, ketua Partai Bharatiya Janata (BJP) mulai menjabat), Michael menunjukkan bahwa “insiden terus meningkat sejak saat itu” dengan 177 insiden pada tahun 2015, 208 pada tahun 2016, 240 pada tahun 2017, 292 pada tahun 2018, 328 pada tahun 2019, 279 pada tahun 2020, 505 pada tahun 2021, 599 pada tahun 2022 dan 687 hingga November 2023.
UCF juga mencatat bahwa 531 di antaranya dilaporkan terjadi di empat negara bagian utara, sedangkan Uttar Pradesh (negara bagian terpadat di India, yang diperintah oleh BJP nasionalis Hindu) bertanggung jawab atas 287 insiden tersebut.
“Undang-undang anti-perpindahan agama disalahgunakan untuk menyasar umat Kristen. Lebih dari 300 penangkapan yang meragukan telah dilakukan berdasarkan FORA (Kebebasan Beragama),” kata Michael.
Lebih dari separuhnya dilaporkan dari Uttar Pradesh di mana Pastor Francis dan yang lainnya ditahan.
Dengan ditundanya sensus sepuluh tahun 2021 karena pandemi COVID, India Census Net memperkirakan populasi Uttar Pradesh pada tahun 2023 berjumlah lebih dari 231 juta.
“Dalam hampir semua insiden yang dilaporkan di seluruh India, gerombolan main hakim sendiri yang terdiri dari ekstremis agama terlihat menerobos masuk ke dalam pertemuan doa atau menangkap orang-orang yang mereka yakini terlibat dalam pemaksaan pindah agama. Dengan impunitas, massa tersebut secara kriminal mengancam dan/atau menyerang secara fisik orang-orang yang sedang berdoa, sebelum menyerahkan mereka kepada polisi atas tuduhan pemaksaan pindah agama. Seringkali slogan-slogan komunal disaksikan di luar kantor polisi, di mana polisi berdiri sebagai penonton bisu,” jelas UCF.
“Meskipun ada kecaman internasional yang meluas atas impunitas yang dihadapi para penyerang, pemerintah pusat dan negara bagian tidak berbuat banyak untuk menjamin keadilan,” kata UCF.
UCF mengutip penelitian “Kriminalisasi Praktik Keyakinan” yang dilakukan oleh Persatuan Rakyat untuk Kebebasan Sipil (PUCL) yang “mendokumentasikan bagaimana polisi berkolusi dengan kelompok nasionalis Hindu dan menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap umat Kristen” di negara bagian Karnataka selatan.
“Meskipun banyak pembunuhan dan kekejaman terhadap umat Kristen telah dilaporkan di Manipur, kebijakan UCF tidak mengizinkan kami untuk memasukkan kekejaman terhadap umat Kristen ini sebagai penganiayaan karena pada dasarnya hal ini berakar pada konflik etnis,” kata Michael.
Manipur dilanda bentrokan berdarah antara etnis Meitei (mayoritas beragama Hindu) dan suku Kuki (semuanya beragama Kristen) sejak awal Mei, menyebabkan lebih dari 50.000 warga Kuki mengungsi dari Lembah Imphal yang didominasi Meitei. 10.000 warga Meitei lainnya diusir dari benteng Kuki seperti Churuchandpur.
Kekerasan yang berkepanjangan ini telah merenggut hampir 200 nyawa – sebagian besar dari mereka adalah warga Kristen Suku Kuki serta ribuan rumah, tempat usaha, dan lebih dari 600 gereja dan puluhan kuil.
Anto Akkara (Catholic News Agency)/Frans de Sales
