HIDUPKATOLIK.COM – Para pemimpin Kristen di India mengatakan bahwa pertemuan pada tanggal 21 September dengan Komisi Nasional untuk Minoritas (NCM) tidak memberikan jaminan kepada mereka bahwa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi serius dalam mengatasi penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap umat Kristen di negara tersebut.
“Meskipun hal positifnya adalah ada beberapa pembicaraan, saya tidak menaruh harapan terlalu tinggi,” kata John Dayal, seorang aktivis Katolik yang vokal dan juru bicara United Christian Forum (UCF), sebuah organisasi hak asasi manusia yang menjalankan layanan bebas pulsa untuk mencatat kekejaman terhadap umat Kristen dan memberikan dukungan kepada para korban.
Iqbal Singh Lalpura, ketua NCM, minggu lalu bertemu dengan Dayal dan delegasi yang mencakup presiden UCF Michael Williams, koordinator AC Michael, Tehmina Arora dari Alliance Defending Freedom, dan Siju Thomas, seorang pengacara.
Komisi tersebut, yang bertindak sebagai pengawas hak-hak minoritas di negara tersebut, “telah meminta kami untuk menyampaikan lebih banyak rincian masalah yang telah kami angkat dalam surat kepada perdana menteri,” kata UCF dalam siaran pers setelah pertemuan tersebut.
Pernyataan pers UCF juga mencatat bahwa ketua komisi Lalpura, mantan pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, meyakinkan delegasi bahwa komisi akan bekerja untuk mengatasi kasus-kasus penganiayaan terhadap umat Kristen dan mengusulkan agar “tim gabungan untuk melakukan tur ke beberapa tempat” daerah di mana permasalahan komunal seperti itu sering terjadi.”
Dayal mengatakan kepada CNA pada hari Minggu bahwa tidak jelas apakah pemerintah serius dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap umat Kristen. “Ketua ingin orang-orang Kristen melakukan pekerjaan itu dan kemudian polisi akan menyelidikinya. Dia tidak menjelaskan bagaimana data kekerasan komunal akan dikumpulkan jika lembaga pemerintah tidak melakukannya,” kata Dayal tentang pertemuan yang diselenggarakan sebagai tanggapan atas surat UCF kepada Perdana Menteri Modi tak lama setelah Paskah.
Dayal lebih lanjut menyesalkan bahwa “komisi tersebut tidak memiliki anggota Kristen. Umat Kristen sekarang di bawah tanggung jawab seorang anggota Budha, seorang wanita dari Ladakh” di Himalaya utara yang berbatasan dengan Tiongkok. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang NCM tahun 1992, masing-masing dari enam agama minoritas di India (Buddha, Kristen, Jain, Muslim, Sikh, dan Zoroastrian) akan diwakili dalam komisi otonom selama tiga tahun.
Ketua NCM, Dayal mencatat, “juga mengakui bahwa Perdana Menteri Modi sendiri telah menghapus program 15 poin” untuk kesejahteraan kelompok agama minoritas dengan mengatakan, “semua pembangunan adalah untuk semua orang tanpa bias. Jadi mengapa harus reservasi khusus?”
Data tentang kekerasan anti-Kristen
Ketika India bersiap untuk menjadi tuan rumah pertemuan G20 di New Delhi, dengan para pemimpin dari 20 negara teratas termasuk Presiden AS Joe Biden bergabung dalam pertemuan tersebut, UCF mengeluarkan data yang mendokumentasikan peningkatan insiden kekerasan anti-Kristen di bawah rezim Modi. “Dalam 212 hari pertama tahun ini, 2023, 525 insiden kekerasan terhadap umat Kristen telah dilaporkan di 23 negara bagian India hanya dalam waktu delapan bulan… Semua insiden kekerasan ini dilakukan oleh kekerasan massa yang dipimpin oleh kelompok main hakim sendiri dari agama tertentu yang diduga menerima dukungan dari orang-orang yang berkuasa,” siaran pers UCF menunjukkan.
“Serangan terhadap umat Kristen tidak berhenti pada kekerasan massa saja: 520 umat Kristen telah ditangkap – dituduh melakukan perpindahan agama palsu tanpa bukti,” jelas UCF.
Organisasi tersebut mencatat bahwa kekejaman terhadap umat Kristen berjumlah lebih dari 100 ketika Modi menjabat pada tahun 2014 dan melonjak hingga 505 pada tahun 2022.**
Anto Akkara/Frans de Sales
