HIDUPKATOLIK.COM – Dengan Surat Apostolik baru yang dikeluarkan motu proprio, Paus Fransiskus memodifikasi undang-undang pidana dan sistem peradilan Kota Vatikan untuk menyederhanakan prosedur dan membuat sistem lebih efisien. Ketentuan baru mengklarifikasi fungsi Kantor Promotor Kehakiman, memperkenalkan perubahan terkait penghentian jabatan Presiden Pengadilan Vatikan dan aturan penuh waktu saat ini untuk hakim Vatikan.
Mengingat “kebutuhan yang muncul selama beberapa tahun terakhir di sektor administrasi peradilan” di Vatikan, Paus Fransiskus telah membuat beberapa perubahan dalam undang-undang pidana dan sistem peradilan Negara Kota Vatikan, yang akan mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Dalam Motu Proprio baru – bahasa Latin untuk “atas inisiatifnya sendiri” – diterbitkan pada Rabu (12/4), Paus menyebut perubahan itu sebagai “penyesuaian lebih lanjut” yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang meningkat yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, dengan “beban kerja yang meningkat” berikutnya untuk peradilan, yang oleh karena itu membutuhkan tanggapan yang “cepat dan adil” di bidang prosedural.
Dia merujuk secara implisit proses peradilan yang sedang berlangsung di Kota Vatikan, dan khususnya pada “pengadilan Vatikan” atas dugaan salah kelola dana Tahta Suci, yang dimulai pada tahun 2021 dan masih berlangsung.
Menyederhanakan prosedur
Perubahan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi peradilan Vatikan.
Mereka termasuk, antara lain, definisi yang lebih jelas tentang kewenangan penyelidikan dan penuntutan dari Kantor Promotor Kehakiman (jaksa publik Vatikan, ed.). Mereka juga mempertimbangkan kemungkinan untuk menambahkan pengganti ke Dewan tiga hakim jika salah satu anggotanya harus pergi; kemungkinan bagi Paus untuk menunjuk seorang presiden tambahan dari Pengadilan Vatikan jika yang menjabat adalah pada tahun terakhir dari mandatnya dan pencabutan persyaratan kehadiran setidaknya satu hakim penuh waktu di Pengadilan Panel.
Ketentuan terakhir telah diperkenalkan oleh Undang-undang No. 351 yang mereformasi sistem peradilan Vatikan yang diumumkan oleh Paus pada 16 Maret 2020.
Fungsi Promotor Keadilan
Paragraf pertama Undang-undang tersebut sekarang diganti dengan teks berikut: “Kekuasaan Yudikatif di Negara Kota Vatikan dijalankan, atas nama Paus Agung, untuk fungsi-fungsi penghakiman oleh Pengadilan, oleh Pengadilan Tinggi dan oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Kasasi; untuk fungsi investigasi dan penuntutan, oleh Kantor Promotor Kehakiman.”
Ketentuan lain yang diperkenalkan oleh Motu Proprio hari ini menetapkan bahwa “Hakim diangkat oleh Paus Agung dan dalam menjalankan fungsinya hanya tunduk pada hukum.” Mereka “menjalankan kekuasaan mereka tanpa memihak, atas dasar dan dalam batas-batas kompetensi yang ditetapkan oleh hukum,” lanjut teks itu.
Lebih lanjut, mengenai Promotor Keadilan, Surat Apostolik menetapkan bahwa ia dapat mengajukan “permohonan tanpa tuntutan” kepada Pengadilan ketika ia yakin bahwa “syarat-syarat pemberian pengampunan yudisial telah terpenuhi,” atau bahwa kejahatan “dapat dianggap sebagai entitas kecil karena perilaku, kepribadian terdakwa, kerusakan yang ditimbulkan pada orang yang tersinggung atau bahaya yang ditimbulkan”, atau sehubungan dengan tindakan reparasi apa pun yang mungkin telah dilakukan oleh terdakwa.
Aturan penuh waktu untuk hakim dihapuskan
Motu Proprio Paus yang baru juga membatalkan Paragraf 2 Pasal 6 UU 351/2020, yang mensyaratkan mandat penuh waktu untuk setidaknya satu dari hakim biasa Pengadilan yang oleh karena itu tidak diizinkan untuk memiliki pekerjaan lain atau melakukan pekerjaan lepas kegiatan “bersifat berkelanjutan”. Mulai sekarang, semua anggota Mahkamah dapat menduduki jabatan lain.
Pengganti
Perubahan lain menyangkut Ayat 3 dari Pasal 6 yang disebutkan di atas yang menetapkan bahwa Pengadilan adalah “panel yang terdiri dari tiga hakim, yang ditunjuk oleh Presiden Pengadilan, dengan mempertimbangkan keterampilan profesional mereka dan sifat persidangan.”
Motu Proprio hari ini menetapkan bahwa ketika menunjuk hakim, Presiden Pengadilan juga harus mempertimbangkan tanggal berakhirnya mandat mereka mengingat “durasi persidangan yang dapat diperkirakan.”
“Sesuai dengan asas ketetapan hakim dan untuk memastikan masa persidangan yang wajar, ketua dapat menunjuk seorang anggota pengganti, yang ikut serta dalam pekerjaan perguruan tinggi dan dapat mengadili dalam hal halangan atau penghentian fungsi seorang hakim.”
Pemberhentian Presiden
Terakhir, Motu Propio mengubah Pasal 10 tentang penghentian jabatan Presiden Pengadilan Vatikan.
Undang-undang 2020 menetapkan bahwa pada akhir tahun yudisial di mana mereka berusia 75 tahun, hakim biasa diharuskan mengundurkan diri, dengan pengunduran diri mereka mulai berlaku setelah “penerimaan oleh Paus Agung”, yang “dalam hal apa pun dapat memerintahkan keabadian dalam jabatan hakim biasa di luar batas sebagaimana dimaksud dalam alinea sebelumnya.”
Motu Proprio menambahkan sebuah paragraf baru yang menetapkan bahwa Paus “selama Tahun Yudisial di mana Presiden harus mengundurkan diri, dapat menunjuk seorang Wakil Presiden, yang membantu Presiden dalam menjalankan fungsinya” dan melakukan “fungsi perwakilan”, memimpin “panel-panel dalam persidangan yang berlangsung lebih dari satu tahun” dan “mengambil alih jabatan pada saat penghentian jabatan Presiden.” **
Salvatore Cernuzio (Vatican News)/Frans de Sales
