HIDUPKATOLIK.COM – Seorang uskup China dilantik Selasa (4/4) sebagai uskup Shanghai tanpa persetujuan Vatikan, menurut Asia News.
Laporan itu mengatakan Uskup Joseph Shen Bin dari Haimen ditunjuk untuk memimpin Keuskupan Shanghai oleh Dewan Uskup Tiongkok, konferensi para uskup yang disetujui negara.
Shen Bin juga merupakan kepala Dewan Uskup Tiongkok, Asia News melaporkan.
Juru bicara Vatikan Matteo Bruni mengatakan pada Selasa bahwa “Tahta Suci telah diberitahu beberapa hari yang lalu tentang keputusan otoritas China untuk memindahkan (Shen Bin dari Haimen ke Shanghai) dan mengetahui dari media tentang instalasi pagi ini.”
Dia mengatakan dia tidak memiliki apa pun untuk ditambahkan ke penilaian Takhta Suci tentang pemindahan uskup untuk saat ini.
Laporan Asia News mengatakan pelantikan Shen Bin sebagai uskup Shanghai terjadi tanpa persetujuan Vatikan dan karena itu melanggar kesepakatan Vatikan-Cina tentang penunjukan uskup.
Shen Bin telah menjadi uskup Haimen sejak 2010, penunjukan yang disetujui Vatikan.
Asia News mengatakan Keuskupan Shanghai tidak memiliki seorang uskup Katolik selama 10 tahun.
Pada bulan Maret, menteri luar negeri Vatikan mengatakan kepada EWTN News bahwa kesepakatan Vatikan-Tiongkok bukanlah “kesepakatan terbaik” dan bahwa negosiasi sedang dilakukan untuk membuat kesepakatan “bekerja lebih baik”.
Uskup Agung Paul Richard Gallagher, sekretaris Vatikan untuk Hubungan dengan Negara, mengatakan bahwa para diplomat Tahta Suci sedang “menegosiasikan perbaikan” untuk perjanjian sementara Tahta Suci dengan Beijing tentang penunjukan uskup, yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2018.
Xi Jinping dari China mengambil masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai presiden bulan lalu pada sesi parlemen Kongres Rakyat Nasional yang dengan suara bulat memilih Xi dalam pemilihan di mana tidak ada kandidat lain.
Kongres Rakyat Nasional pada tahun 2018 menghapus batasan masa jabatan kepresidenan, memberikan Xi kemungkinan pemerintahan seumur hidup, enam bulan sebelum Takhta Suci pertama kali menandatangani kesepakatannya dengan Beijing.
Di bawah kepemimpinan Xi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama telah memburuk. Xi telah mendapat kecaman internasional yang meningkat atas penganiayaan brutal China terhadap Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, China barat laut, dan pejabat negara di berbagai wilayah China telah memindahkan salib dan menghancurkan bangunan gereja.
Pada November 2022, Vatikan mengatakan bahwa otoritas China telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sementara tentang pengangkatan uskup.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 26 November mengatakan bahwa “Takhta Suci mencatat dengan terkejut dan menyesal” bahwa Uskup John Peng Weizhao telah diangkat sebagai “uskup pembantu Jiangxi,” sebuah keuskupan yang tidak diakui oleh Vatikan.
Dalam wawancara bulan Maret dengan EWTN News, Gallagher menegaskan bahwa “ada negosiasi yang sedang berlangsung untuk penunjukan uskup lain.” **
Hannah Brockhaus (Catholic News Agency)/Frans de Sales
