HIDUPKATOLIK.COM – Uskup Manzini di negara Eswatini di Afrika selatan berbicara tentang ketakutannya akan kekerasan yang mendidih di negara itu yang telah menyebabkan pertumpahan darah dan dapat meningkat menjadi konflik dalam skala yang jauh lebih besar.
Pengacara dan aktivis hak asasi manusia Thulani Maseko ditembak mati dengan darah dingin di rumahnya dekat Mbabane, ibu kota Eswatini, pada 21 Januari. Pihak berwenang berjanji untuk menyelidiki pembunuhan itu, tetapi lebih dari satu bulan, tidak ada jawaban yang diberikan dan seruan untuk keadilan membengkak di seluruh Afrika selatan.
Seperti yang dijelaskan oleh ulama Katolik berpangkat tinggi di negara itu, pembunuhan Maseko menyoroti kekerasan yang mendidih di Eswatini, suasana berbahaya yang digambarkan oleh Maseko sendiri sebagai perang saudara yang tidak mencolok.
Berbicara kepada Radio Vatikan, Uskup Manzini Mgr José Luis Ponce de Leon mengungkapkan ketakutannya akan kerusuhan dan kegelisahan yang meletus di negara itu, menegaskan kembali perlunya dialog dan kesadaran agar ini tidak menjadi “kenormalan baru”.
Tidak lagi damai
Sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, Uskup Ponce de Leon mengatakan negara yang terletak di antara Afrika Selatan dan Mozambik itu selalu dianggap sebagai negara yang damai.
Negara ini memiliki populasi kecil sekitar 1,2 juta dan mulai dikenal khususnya selama tahun 80-an dan 90-an karena merupakan rumah bagi persentase orang HIV-positif yang sangat tinggi dan pemerintah memberlakukan kebijakan yang berhasil untuk mendeteksi kasus positif, serta merawat dan memantau mereka. Di bidang ini, kata dia, menjadi acuan bagi banyak orang.
Tetapi pada Juni 2021, “kami mengalami jenis kekerasan yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara ini,” kata uskup, yang menyebabkan pembunuhan, kemarahan, dan perpecahan.
Dia menceritakan pengalaman gas air mata, penghalang jalan, dan jam malam yang sebelumnya tidak diketahui yang menyebabkan Konsili Gereja Swaziland, di mana dia menjadi bagiannya, untuk menawarkan layanannya kepada pihak berwenang dalam mengejar dialog dan perdamaian.
Konsili tersebut, jelas Uskup José Luis, didirikan pada tahun 1976 untuk memberdayakan umat Kristiani sebagai pendukung keadilan dan perdamaian pada saat perlu untuk menyambut masuknya para migran dalam jumlah besar; itu termasuk Gereja Katolik, Gereja Anglikan dan Gereja Lutheran.
Delegasi kami, katanya, telah merasakan risiko kekerasan serius di negara itu dan ketika kami tiba untuk mengungkapkan keprihatinan kami kepada pihak berwenang, “kami mulai merasakan sesuatu di mata: gas air mata ada di kota.”
Penjabat perdana menteri, Uskup José Luis berkata, “cukup baik untuk menyambut kami, dan kami berbicara kepadanya tentang perlunya Dialog Nasional yang inklusif di negara itu sebagai jalan keluar dari krisis.
“Pada bulan Mei, seorang mahasiswa hukum ditemukan tewas dan diduga dibunuh oleh polisi,” ujarnya.
“Sehari sebelum pemakamannya, saya kewalahan dengan kehadiran polisi dan militer di Manzini.”
Arus bawah kekerasan di Eswatini, yang dinilai sebagai salah satu negara paling tidak setara di dunia, dipicu oleh pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan persepsi bahwa raja dan pemerintah menutup telinga terhadap tuntutan rakyat.
“Sebagai Konsili Gereja, kami menawarkan untuk menempuh jalur dialog dan mulai bertemu dengan berbagai kelompok – partai politik, LSM – untuk memahami apa tuntutan mereka, apa yang menurut mereka merupakan jalan ke depan,” katanya.
Mencari jalan ke depan melalui dialog
Salah satu hal yang lahir saat itu adalah Multi Stakeholders Forum (MSF), sebuah koalisi untuk reformasi konstitusi, yang memilih sebagai ketuanya seorang pengacara: Mr Thulani Masego, seorang pria yang setiap bulan menulis di sebuah majalah bernama “The Nation”.
“Seorang pria yang selalu mendukung dialog dan jalan damai ke depan, Thulani sangat menyadari konsekuensi dari kekerasan.”
Bentrokan, kebrutalan, perkelahian dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lanjut Uskup Ponce de Leon, yang mempengaruhi pria dan wanita dari semua lapisan masyarakat, memunculkan sebuah organisasi untuk korban kekerasan, yang sangat membutuhkan konseling.
Hal ini juga menyoroti urgensi untuk sebuah forum diskusi di mana warga dapat menyuarakan kebutuhan, kesulitan dan pandangan politik mereka. Ini, tambahnya, sangat penting bagi kaum muda, banyak di antaranya tidak mengakui diri mereka sendiri dalam Konstitusi negara tahun 2005 dan perlu berbicara tentang masa depan.
“Tapi untuk melakukan itu, dia bilang kita harus bisa duduk bersama dan melihat bagaimana ke depan sebagai sebuah bangsa.”
“Sayangnya, saya tidak mengetahui langkah apa pun yang telah diambil dalam satu setengah tahun terakhir menuju dialog,” katanya, mengecam waktu yang sangat sulit dan krusial bagi negara “karena pemerintah mengatakan ‘ya, dialog akan dilakukan, tetapi itu tidak dapat terjadi di tengah-tengah kekerasan’.”
Uskup Manzini menggambarkan perasaan terperangkap dalam lingkaran setan di mana “beberapa kelompok mengatakan karena tidak ada dialog, kita beralih ke kekerasan,” dan memperingatkan bahwa “kecuali kita dapat memutus lingkaran itu, hal-hal dapat keluar dari kontrol,” yang persis apa yang terjadi.
“Kekerasan meningkat perlahan dan orang terus beradaptasi dengannya. Itu menjadi, seperti yang kami katakan selama Covid, bagian dari normal baru, kami menerima ini sebagai konsekuensi alami dan kami tidak bereaksi lagi.
Uskup Ponce de Leon berbicara tentang keterkejutan dan kesedihannya saat bangun pada suatu pagi di bulan Januari mendengar berita bahwa Thulani Masego telah terbunuh.
Dia tidak hanya menyuarakan hak asasi manusia, tetapi dia juga mengatakan, dengan sangat jelas, bahwa “dia merasa tidak ada lagi yang aman di negara ini.”
Sebagai Gereja dan sebagai umat Kristiani, lanjut uskup, ada banyak yang dapat kita lakukan untuk menemukan cara bekerja sama.
“Eswatini adalah negara Kristen dan tidak masuk akal jika kami mengatakan kami adalah orang Kristen dan kami saling membunuh, atau bahwa kami adalah orang Kristen dan kami diam di depan perang yang sedang terjadi.”
Konsili Gereja, katanya, terus menekankan perlunya dialog dan mendorong “setiap inisiatif, dari pihak mana pun, menuju dialog di negara ini.”
Klub Perdamaian
Langkah positif telah diambil oleh Kantor Keadilan dan Perdamaian di keuskupan yang telah mulai mendirikan Klub Perdamaian di sekolah menengah, katanya, menambahkan bahwa “Kementerian Pendidikan ingin ini melampaui sekolah Katolik.”
“Ini adalah alat yang kami miliki dan kami tidak perlu meminta siapa pun untuk mengizinkan kami menggunakannya atau membantu kaum muda untuk tumbuh dewasa, dan meyakinkan mereka bahwa kekerasan bukanlah jawabannya.”
Uskup Ponce de Leon juga berbicara tentang bagaimana dia mencoba membuat kaum muda mengerti bahwa mereka perlu bersikap kritis dan waspada terhadap apa yang diberitahukan kepada mereka, berhati-hati agar tidak dimanipulasi oleh beberapa orang di media sosial atau mereka “mungkin menemukan diri mereka sendiri, di kemudian hari, untuk menjadi boneka di tangan orang lain.”
Itu, katanya, dapat menyebabkan krisis lain di kemudian hari, “jika mereka mengetahui bahwa mereka sedang digunakan oleh seseorang karena semua pembunuhan dan penembakan ini harus dibiayai oleh seseorang.”
“Hal-hal ini tidak datang secara gratis. Selalu ada ‘kepentingan’ ketika terjadi perang. Ketika ada kekerasan, selalu ada kepentingan di belakang, menunggu untuk diuangkan nanti.”
Melakukan yang terbaik untuk membantu menciptakan kondisi demi jalan damai ke depan bagi negara kecil Eswatini, Gereja mendirikan Klub Perdamaian dan merawat para korban kekerasan tanpa mengajukan pertanyaan, “seperti Orang Samaria yang Baik Hati.”
“Kami baru menyadari bahwa orang tersebut sedang berada di jalan, terluka parah,” Uskup José Luis menyimpulkan, “dan mencoba menawarkan konseling sedapat mungkin, untuk dekat dengan mereka yang bertanya-tanya tentang masa depan mereka.”
Karena itu, Gereja dan para mitranya melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya serta mendukung masyarakat di tengah krisis yang sebagian besar masih diabaikan. **
Linda Bordoni (Vatican News)/Frans de Sales, SCJ
