HIDUPKATOLIK.COM – Organisasi Katolik di AS dengan cepat bergerak untuk menyambut para pengasingan politik dari Nikaragua, tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, kata Uskup Agung Timothy Broglio, presiden Konferensi Waligereja AS (USCCB), Selasa.
“Saya bangga dan berterima kasih bahwa komunitas Katolik Amerika Serikat – dari keuskupan dan badan Amal Katolik setempat hingga Catholic Charities USA dan USCCB – termasuk di antara mereka yang bergerak cepat untuk menyambut para pengasingan Nikaragua karena kewarganegaraan mereka dicabut sebelum naik pesawat,” katanya pada 21 Februari. “222 orang ini disambut di tanah AS pada 9 Februari dan dibantu oleh otoritas dan mitra pemerintah AS.”
“Bagaimana rezim mana pun dapat menolak kewarganegaraan bagi warganya?” tanya Broglio.
Kediktatoran Ortega mendeportasi 222 tahanan politik ke Amerika Serikat pada 9 Februari.
Uskup Maltagalpa yang berusia 56 tahun Rolando Álvarez menolak naik pesawat bersama orang-orang yang dideportasi dan memutuskan untuk tetap tinggal di Nikaragua.
Álvarez telah “mendekam dalam penahanan rezim sejak Agustus” dan “didakwa secara keliru dengan ‘merusak integritas nasional dan penyebaran berita palsu’,” kata Broglio. Uskup Nikaragua dijatuhi hukuman 26 tahun penjara, dicabut kewarganegaraannya, dan diperintahkan untuk membayar apa yang dikatakan Broglio sebagai denda yang “selangit”.
“Hukumannya menandai peningkatan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam cobaan berat yang dihadapi Gereja Katolik di Nikaragua,” kata Broglio.
Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Nikaragua di bawah Presiden Daniel Ortega semakin menyasar Gereja Katolik. Para pemimpin gereja bertindak sebagai mediator dengan musuh Ortega setelah protes besar-besaran tahun 2018, dan Ortega menuduh para pemimpin Katolik berusaha menggulingkannya.
Tahun lalu pemerintah Ortega menargetkan para imam, menghapus organisasi yang berafiliasi dengan Gereja, dan membatasi perayaan keagamaan. Pemerintahannya juga telah mengambil tindakan untuk menekan stasiun radio dan televisi Katolik. Hal itu telah mendorong ordo religius Katolik, termasuk Misionaris Cinta Kasih, keluar dari negara itu.
Broglio mengatakan rezim Nikaragua dan sekutunya telah “menerapkan kebijakan agresi yang parah terhadap Gereja Katolik di Nikaragua.” Ini termasuk “menghitung pencemaran Sakramen Mahakudus sebagai sarana untuk meneror umat Nikaragua.”
“Namun, pada saat-saat kelam ini, harapan yang berani, amal, dan solidaritas menjadi saksi vitalitas abadi dari iman rakyat Nikaragua dan di antara umat Katolik di seluruh dunia yang mendukung umat Nikaragua,” kata uskup agung itu.
Dia bergabung dengan nasihat Paus Fransiskus kepada para pemimpin Nikaragua. Pada Agustus 2022, paus menyuarakan keyakinannya bahwa “melalui dialog yang terbuka dan tulus, dasar untuk hidup berdampingan dengan penuh hormat dan damai masih dapat ditemukan.”
“Saya juga meminta pemerintah AS dan mitra lainnya untuk terus mengupayakan pembebasan Uskup Álvarez dan pemulihan hak asasi manusia di Nikaragua,” kata Broglio.
Pada 12 Februari Paus Fransiskus menyuarakan doanya untuk Álvarez, 222 tahanan politik yang diasingkan, dan “untuk semua orang yang menderita.”
Minggu lalu Uskup Agung Thomas Wenski dari Miami mengatakan bahwa keuskupan agungnya telah menawarkan keramahtamahan, pendidikan, dan kesempatan lain kepada para imam dan seminaris yang diasingkan.
Pada tahun 2019 Paus Fransiskus memerintahkan mantan uskup pembantu Managua, Silvio José Báez, untuk meninggalkan Nikaragua ketika diketahui bahwa pemerintah Ortega kemungkinan besar telah memerintahkan pembunuhan terhadap Báez. Uskup sekarang tinggal di pengasingan di Miami.
Ortega, yang memimpin partai sosialis Front Pembebasan Nasional Sandinista di Nikaragua, telah memerintah Nikaragua-terus menerus sejak 2007 bersama istrinya, Rosario Murillo, yang kini menjadi wakil presiden. Rezim tersebut dituduh melakukan korupsi, penipuan pemilih, memenjarakan pembangkang kritis dan jurnalis, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang kejam terhadap rakyat Nikaragua. **
Kevin J. Jones (Catholic News Agency)/Frans de Sales, SCJ
