HIDUPKATOLIK.COM – Beberapa hari setelah pengacara pembela Kardinal Joseph Zen menyampaikan argumen penutupnya di Pengadilan Magistrat West Kowloon, salah satu pembela pro-demokrasi yang diadili dengan Zen ditangkap berdasarkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong.
Sze Ching-wee, mantan sekretaris Dana Bantuan Kemanusiaan 612, ditangkap di bandara Hong Kong pada 5 November.
Polisi mengatakan kepada Hong Kong Free Press bahwa Sze dicurigai berkonspirasi “untuk berkolusi dengan negara asing atau dengan elemen eksternal untuk membahayakan keamanan nasional.”
Sze telah diadili dengan mantan uskup Hong Kong berusia 90 tahun dan empat wali lainnya dari Dana Bantuan Kemanusiaan 612 pro-demokrasi.
Putusan dalam persidangan diharapkan akan dijatuhkan pada 25 November.
Mereka yang dituduh bersama Zen dan Sze adalah pengacara Margaret Ng, penyanyi-aktivis Denise Ho, pakar kajian budaya Hui Po-Keung, dan mantan legislator Cyd Ho.
Cyd Ho sudah dipenjara karena tuduhan yang berbeda. Sze telah dibebaskan dengan jaminan dan diharuskan melapor ke polisi pada bulan Februari.
Zen dan wali dana lainnya ditangkap pada Mei oleh polisi keamanan nasional, tetapi kardinal dibebaskan dengan jaminan dan sekarang menghadapi tuduhan yang tidak terlalu serius dengan hukuman maksimum denda $1.200 (HK$10.000).
Keenamnya mengaku tidak bersalah atas tuduhan bahwa mereka gagal mengajukan pendaftaran masyarakat lokal untuk dana yang sekarang dibubarkan yang membantu pengunjuk rasa pro-demokrasi Hong Kong membayar biaya hukum dan perawatan medis mereka.
Penasihat Senior Robert Pang membela Zen di pengadilan dan berargumen pada 31 Oktober bahwa menjatuhkan “sanksi pidana atas kegagalan untuk mendaftar harus merupakan pelanggaran kebebasan berserikat.”
Pang juga mewakili Jimmy Lai, seorang advokat pro-demokrasi Katolik dan mantan penerbit Apple Daily Hong Kong yang telah dipenjara sejak Desember 2020, karena melanggar undang-undang keamanan nasional.
Persidangan Lai dijadwalkan pada 1 Desember. Pang mengatakan kepada media lokal bahwa dia akan mengajukan permohonan pada 18 November untuk menghentikan persidangan dengan alasan bahwa itu akan disidangkan oleh panel yang terdiri dari tiga hakim, bukan juri, protokol biasa untuk persidangan di Pengadilan Tinggi Hong Kong.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, uskup Hong Kong saat ini mengatakan bahwa Gereja Katolik “tidak tinggal diam” menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh undang-undang keamanan nasional.
Uskup Stephen Chow Sau-yan, yang telah memimpin Keuskupan Hong Kong selama hampir satu tahun, sebagian besar tidak terlihat oleh publik dan memilih untuk tidak membuat pernyataan apa pun sejak dimulainya persidangan Kardinal Zen pada September lalu.
Chow mengatakan dalam sebuah wawancara dengan sebuah publikasi Jesuit setempat bahwa lembaga-lembaga Katolik telah meningkatkan dukungan bagi kaum muda yang berada di penjara dengan menyediakan pendidikan dan rehabilitasi.
Menurut South China Morning Post, Gereja Katolik menjalankan 224 organisasi sosial dan amal di seluruh Hong Kong, serta 249 lembaga pendidikan dengan 140.000 siswa.
“Kesulitan hukum keamanan nasional terletak pada ketidaktahuan di mana garis merahnya,” kata Chow.
“Pendidik, pekerja sosial, dan bahkan profesional hukum menghadapi hambatan. Para ahli dan penegak hukum mungkin memiliki pemahaman yang berbeda (tentang hokum).”
Courtney Mares (Catholic News Agency)/Frans de Sales, SCJ
