HIDUPKATOLIK.COM – Paus Fransiskus meminta Kolombia untuk mengikuti jalan rekonsiliasi dalam pesan yang dibacakan 28 Juni selama presentasi laporan akhir Komisi Kebenaran, yang dibuat pada tahun 2016 setelah Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani antara pemerintah Kolombia dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) serta kelompok pemberontak.
Sejak 1964, sebanyak 260.000 orang telah tewas dan jutaan mengungsi dalam perang saudara Kolombia. Paus Fransiskus telah beberapa kali menyuarakan dukungannya untuk mengakhiri kekerasan di negara itu.
Presentasi laporan berlangsung di Teater Jorge Eliécer Gaitán di Bogotá dan dihadiri oleh presiden terpilih Kolombia, Gustavo Petro; wakil presiden terpilihnya, Francia Márquez; dan Menteri Dalam Negeri Daniel Palacios, yang mewakili Presiden Kolombia Ivan Duque, yang pamit karena melakukan perjalanan internasional.
Pesan Paus Fransiskus dibacakan di awal acara diikuti dengan pidato video oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet.
Paus mendorong anggota komisi dan otoritas nasional dan internasional yang menerima laporan itu “untuk melanjutkan jalan rekonsiliasi yang membantu memperkuat persaudaraan, menjadi seniman perdamaian, menciptakan proses pertemuan kembali, dan bekerja sama, dengan keberanian, dalam mencari kebaikan semua orang.”
“Semoga Yesus memberkati Anda dan Bunda Maria dari Chiquinquirá menemani Anda,” kata paus. “Dan tolong, saya meminta Anda untuk berdoa bagi saya.”
Komisi untuk Klarifikasi Kebenaran, Koeksistensi, dan Non-Pengulangan keluar dari Kesepakatan Perdamaian Havana, yang ditandatangani antara pemerintah Kolombia dan FARC pada tahun 2016, untuk menentukan apa yang terjadi selama 50 tahun konflik bersenjata.
Komisi ini memiliki 11 anggota dan diketuai oleh Pastor Francisco de Roux SJ. Ini memulai pekerjaannya pada tahun 2018 dan selama periode empat tahun mewawancarai 27.000 orang, termasuk korban, mantan anggota FARC, personel militer, dan mantan presiden Kolombia. Dua puluh sembilan pusat juga didirikan di seluruh negeri untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi.
Perjanjian Damai 2016 menyatakan bahwa Komisi Kebenaran adalah “badan sementara dan ekstrayudisial, yang berusaha mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi dan berkontribusi pada klarifikasi pelanggaran dan menawarkan penjelasan luas kepada seluruh masyarakat tentang kompleksitas konflik; mempromosikan pengakuan para korban dan tanggung jawab mereka yang berpartisipasi secara langsung dan tidak langsung dalam konflik bersenjata; dan mempromosikan koeksistensi di wilayah untuk menjamin non-pengulangan.”
Hasil kerja komisi dipresentasikan pada 28 Juni, tetapi hanya bab pertama dari 10 bab, yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi, yang telah diterbitkan. Selama dua bulan ke depan, sisa 24 bab, yang berisi sekitar 8.000 halaman, akan tersedia. **
Frans de Sales, SCJ; Sumber: Catholic News Agency
