HIDUPKATOLIK.COM – Sebuah keuskupan Katolik di Myanmar telah memerintahkan dua imam untuk berhenti berpartisipasi dalam politik dan memposting di media sosial menentang struktur kekuasaan negara dan pejabat Gereja. Para imam adalah pengkritik keras junta yang kudeta tahun 2021 meluncurkan pemberontakan yang diharapkan para uskup Katolik akan berakhir.
Pastor Dominic Wun Kyaw Htwe dan Pastor Clement Angelo Ate keduanya menghadapi teguran dari Keuskupan Kengtung karena secara terbuka menentang junta. Kedua imam itu tinggal di komunitas pengasingan di seberang perbatasan dengan Thailand.
“Keterlibatan aktif Anda dalam politik dan posting Anda di media sosial tidak hanya menyebabkan kebingungan besar,” kata surat 22 Juni kepada Htwe, menuduh bahwa tindakannya memecah “opini publik dan komunitas Kristen kami sendiri.”
Surat 22 Juni kepada Htwe dari Pastor Peter Anwe, administrator Keuskupan Kengtung, menyebutkan partisipasi aktifnya dalam politik melalui kehadirannya dalam gerakan protes dan melalui posting media sosial melawan otoritas politik dan pemimpin Gereja “meskipun ada beberapa peringatan.”
Keuskupan Kengtung berada di negara bagian Shan di Myanmar, dan sangat terpengaruh oleh perang saudara yang sedang berlangsung, Asia News melaporkan. Seorang junta menggulingkan pemerintah negara itu pada 1 Februari 2021. Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil terpilih Myanmar, ditahan bersama dengan presiden negara itu, Win Myint. Banyak pendukung pemerintah turun ke jalan sebagai protes, dan beberapa mengangkat senjata dan membentuk kelompok pemberontak.
Htwe menanggapi surat keuskupan tersebut dengan mengatakan, “Situasi ini telah dipikirkan sejak awal revolusi. Anda bisa menendang saya keluar sekaligus.” Dia mengatakan dia “bangga berada jauh … dari masyarakat yang didominasi oleh ketakutan dan menikmati pengejaran kekayaan finansial daripada keadilan dan kebenaran.”
“Saya sangat mencintai agama ibu saya,” kata imam itu, seraya mengatakan bahwa saat ini adalah saat “ketika ada perbedaan yang jelas antara yang benar dan yang salah.”
Peringatan kepadanya telah memperkuat tekadnya untuk “berjuang lebih keras”.
Ate, imam lain yang ditegur oleh keuskupannya, mengatakan bahwa dia akan terus “berjuang dan berdiri bersama orang-orang kita yang menderita” dan “melakukan sebanyak yang saya bisa untuk mereka.”
Beberapa pemimpin Gereja telah blak-blakan. Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon sangat menentang hukuman mati militer untuk beberapa aktivis.
“Sebagai kardinal Myanmar saya memohon – dari lubuk hati saya yang paling dalam – dengan junta, untuk tidak menggantung orang-orang ini, dan saya mengimbau dunia untuk bertindak,” katanya pada konferensi internasional Senin lalu. “Jika rezim melakukan ini, itu menandai titik terendah baru bagi junta yang brutal, biadab, tidak manusiawi, dan kriminal ini.”
Pada bulan Januari, Bo mengatakan kepada Radio Vatikan bahwa negaranya menderita “kekacauan, kebingungan, konflik, dan penderitaan manusia.” Para uskup negara itu berusaha untuk menemani orang-orang, mengadvokasi akses kemanusiaan, dan mendesak semua pihak dalam konflik untuk berdamai.
Umat Katolik hanya 1% dari populasi negara itu, yang mayoritas beragama Buddha.
Sekitar 1.900 orang telah tewas dan 1 juta lainnya telah mengungsi di bawah kendali represif junta negara itu, Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa awal bulan ini. Ribuan lainnya telah ditangkap, katanya, dan diperkirakan 14 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Di Keuskupan Loikaw di Myanmar timur, hampir setengah dari paroki telah ditinggalkan karena pertempuran sengit. Sedikitnya sembilan gereja di keuskupan itu terkena serangan militer dan udara pemerintah, menurut laporan itu.
Htwe, 34, bergabung dengan protes segera setelah kudeta. Setelah menerima peringatan dari pendukung kudeta, dia diperingatkan bahwa dia akan ditangkap. Dia melarikan diri dari paroki St. Anthony of Padua pada Februari 2021 dan bersembunyi di kota perbatasan selama enam bulan sebelum menyeberang ke Thailand, menyamar sebagai pekerja perkebunan kopi, menurut Asia News.
Dia mulai membantu seorang imam Thailand di sebuah paroki di Keuskupan Chiang Rai yang sebagian besar melayani orang Akha, etnis yang sama dengan Htwe. Dia melayani sakramen dan memberikan pelajaran agama, tetapi juga mengumpulkan sumbangan uang, makanan, dan pakaian untuk pengungsi dari Myanmar.
“Mimpi kami, harapan kami, dan masa depan kami telah direnggut dari kami. Hidup kami dihancurkan oleh teroris dan tentara pembunuh,” katanya kepada AsiaNews pada April.
Dia mengecam tentara Myanmar dan mengatakan orang-orang di Myanmar “disiksa, diperkosa dan dibakar hidup-hidup.”
“Kami ingin melihat setidaknya hak untuk hidup sebagai manusia diakui. Myanmar seharusnya tidak hanya menjadi masalah internal, itu harus menjadi masalah internasional karena ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya.
Imam itu menuduh pemerintah China mendukung junta di Myanmar atas pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Dalam surat April pada Kamis Putih 2022, Htwe menyerukan “tindakan nyata” dari komunitas internasional.
Pastor Frans de Sales, SCJ; Sumber: Kevin J. Jones (Catholic News Agency)
