HIDUPKATOLIK.COM – Sekretaris Vatikan untuk Hubungan dengan Negara, Mgr. Paul Richard Gallagher mengatakan, perlunya peningkatan rasa tanggung jawab sipil dan politik untuk memenuhi tantangan migrasi dari konteks sejarah saat ini.
Saat kita bersiap untuk memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni, angka-angka menunjukkan konflik di Ukraina telah mendorong jumlah pengungsi yang melarikan diri dari perang melebihi angka 100 juta. Dan bukan hanya konflik yang menyebabkan fenomena migrasi besar-besaran yang memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, orang yang mereka cintai, dan tanah mereka: perubahan iklim, kelaparan, krisis ekonomi global adalah peringatan yang harusnya menekan para pemimpin dunia untuk bertindak bersama dan dalam semangat solidaritas.
Berbicara pada konferensi menjelang Hari Pengungsi Sedunia di Universitas Kepausan Gregoriana di Roma, Pastor Camillo Ripamonti, direktur Centro Astalli JRS, mengatakan “Tidak perlu membendung fenomena migrasi paksa, bahkan tidak hanya untuk mengaturnya: kita perlu mengubah perspektif dan berpikir tentang wajah dan cerita orang-orang yang terpaksa mengungsi, tentang penyebab yang memprovokasi migrasi, seperti perdagangan senjata.”
Salah satu pembicara kunci pada acara yang berjudul “Dengan para pengungsi di persimpangan sejarah” adalah Uskup Agung Paul Richard Gallagher, Sekretaris Vatikan untuk Hubungan dengan Negara.
Dia mencatat bahwa migrasi adalah fenomena yang tak terhindarkan dan itu melekat pada sifat manusia, tetapi dia berkata, “seseorang tidak dapat memikirkan untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks tanpa kemauan politik, kemurahan hati dan semangat solidaritas.”
Diskriminasi dan Selamat Datang
Menjadi ‘bersama pengungsi di persimpangan sejarah’ berarti menjauh dari logika darurat dan memberikan respons terstruktur terhadap fenomena migrasi. Namun bahkan di Eropa, di mana prinsip-prinsip demokratisasi dan penghormatan terhadap pribadi manusia dianggap sebagai landasan, insiden diskriminasi meningkat, termasuk terhadap mereka yang melarikan diri dari konteks perang.
Mengulangi hak setiap negara untuk mengumumkan undang-undangnya sendiri mengenai pengelolaan arus migrasi, Uskup Agung Gallagher mengatakan “perlu untuk memulai dari prinsip martabat manusia, dari kesadaran bahwa kita tidak berurusan dengan angka, tetapi dengan manusia.
Hal ini diperlukan,” lanjutnya, “untuk memberikan dorongan baru dalam masyarakat yang berbeda untuk “rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk saling membantu dalam menangani masalah ini.”
Perdamaian Bukan Hanya Akhir dari Perang
Pencarian perdamaian, kata Paus Fransiskus baru-baru ini, adalah jalan yang panjang dan sulit, yang juga membutuhkan persiapan spiritual dan kejujuran intelektual. Dia menjelaskan bahwa tidak cukup untuk mengakhiri perang, jika kita tidak bertindak atas akar penyebab yang memprovokasi: ketidaksetaraan, kejahatan terhadap ciptaan, kerawanan pangan.
“Hadiah perdamaian,” Uskup Agung Gallagher menambahkan, “selalu merupakan karunia yang perlu kita ketahui bagaimana menyambutnya, dan apa yang terjadi di Eropa hari ini harus mendorong kita untuk memperbarui budaya koeksistensi, kemampuan untuk menerima yang lain dalam segala hal, dalam keragaman mereka.”
Ini adalah satu-satunya cara, diplomat itu Vatikan menyimpulkan, yang dengannya kita dapat mencoba untuk menghadapi “badai sempurna” yang menyerukan tindakan habis-habisan dari pihak yang bertanggung jawab atas negara, tidak pernah melupakan yang paling rentan.
Pastor Frans de Sales, SCJ; Sumber: Stefano Leszczynksi (Vatican News)
