HIDUPKATOLIK.COM – Majelis Nasional Republik Afrika Tengah bergerak untuk menghapus hukuman mati dengan undang-undang yang disahkan secara aklamasi yang sekarang harus diumumkan oleh Presiden Faustin Archange Touadéra.
Eksekusi resmi terakhir di Republik Afrika Tengah terjadi pada tahun 1981.
Dalam periode intervensi, sistem peradilan tidak lagi meminta hukuman mati terhadap terpidana, meski kemungkinan hukuman mati tetap ada.
Ini tidak lagi terjadi setelah majelis rendah parlemen memberikan suara secara aklamasi pada hari Jumat (27/5/2022) untuk menghapuskan hukuman mati. Chad melakukannya pada tahun 2020, dan Sierra Leone pada tahun 2021.
Tindakan yang sebagian besar simbolis tidak mungkin secara mendasar mengubah situasi keamanan di negara itu, yang dilanda kekerasan dan pertempuran antara kelompok pemberontak dan tentara nasional, yang didukung oleh tentara bayaran Rusia. Namun para pembela hak asasi manusia mengklaim penghapusan hukuman mati adalah sinyal positif.
Penentangan Gereja terhadap Hukuman Mati
Katekismus Gereja Katolik, sejak reformasi yang dilembagakan oleh Paus Fransiskus pada 2018, mengutuk penggunaan hukuman mati.
Dinyatakan bahwa “hukuman mati tidak dapat diterima karena merupakan serangan terhadap martabat dan martabat seseorang”, bahkan dalam kasus kejahatan yang sangat serius.
Pada saat yang sama, “sistem penahanan yang lebih efektif telah dikembangkan, yang menjamin perlindungan yang layak bagi warga negara tetapi, pada saat yang sama, tidak secara definitif menghilangkan kemungkinan penebusan bagi yang bersalah.”
Rumusan baru mengenai hukuman mati ini, yang disetujui oleh Paus Fransiskus, mulai berlaku pada 1 Agustus 2018.
Katekismus dengan demikian mendesak Gereja untuk “bekerja dengan tekad untuk penghapusan (hukuman mati) di seluruh dunia.”
Pastor Frans de Sales, SCJ; Sumber: Vatican News
