HIDUPKATOLIK.COM – Sedianya Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) II akan digelar tahun 2020 namun ditunda tahun 2021 karena pandemi Covid-19, selanjutnya ditunda lagi ke tahun 2022.
Baru pada Oktober 2022 mendatang, Pesparani II akan digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang menjadi tuan rumah Pesparani II berdasarkan usulan dalam Munas di Ambon dan usulan itu disetujui oleh KWI dalam sidang tahunan di Bandung pada November 2018.
Pesparani sebagai kegiatan keagamaan yang berskala nasional menjadi ajang kerja sama antara pemerintah lewat Bimas Katolik dan Pemerintah Daerah, Instansi Gereja lewat KWI dan awam Katolik. Tiga pilar ini menjadi kekuatan utama dalam menyelenggarakan Pesparani.
Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan dalam Pesparani II mendatang, khususnya soal dukungan pemerintah dalam hal pendanaan. Ada kesan bahwa umat Katolik seakan dilupakan pemerintah dalam hal pendanaan. Beberapa daerah yang diwakili LP3KD mengungkapkan kesulitan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah.
Menyikapi situasi ini, Ketua Umum LP3KD Provinsi Papua, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si dalam Rapat Kerja (Rakernas) LP3KN-LP3KD yang digelar di Pusat Pastoral Samadi, Klender, Jakarta Timur, Jumat-Minggu, 13/15/5, menegaskan pekerjaan rumah terbesar Pesparani adalah bagaimana dukungan pemerintah dalam hal anggaran.
Ia menyebutkan, jangan sampai dalam Rakernas peserta bisa hadir dan mendengarkan ragam tupoksi soal Pesparani, tetapi ketika waktu kegiatan Pesparani, peserta tidak bisa berangkat karena tidak ada dana.
“Ini persoalan serius yang harus diperhatikan. Jangan sampai umat Katolik menganggap Pemerintah hanya memperhatikan golongan agama tertentu dan melupakan agama lain. Kalau bisa Pesta MTQ mendapat dukungan dana, maka Pesparani juga harus demikian,” sebut Mote.
Katanya umat Katolik Indonesia adalah bagian penting dalam membangun jati diri bangsa. Umat Katolik memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan berdirinya bangsa Indonesia. Juga Dasar Negara serta semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika jelas memberi dasar jelas bagi keadilan kepada seluruh anak bangsa.
Mote juga meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan harus memperhatikan kebutuhan ini.
“Saya minta agar Pemerintah Pusat dalam hal kementerian yang berhubungan agar mengeluarkan surat kepada pemerintah provinsi dan kota agar mendapat arahan jelas terkait bantuan dana kepada LP3KD agar bisa berpartisipasi dalam Pesparani,” tegas Mote.
Ungkapnya lagi, jangan sampai LP3KD sudah bekerja dengan hadir di Rakernas tetapi pada waktu Pesparani tidak hadir karena terkendala anggaran.
“Jangan sampai ada perpecahan dalam Gereja sendiri yang diwakili pengurus LP3KN-LP3KD karena ada daerah tertentu yang tidak hadir dalam Pesparani. Pemerintah jangan membuat perpecahan sebab Pesparani ini adalah perayaan persaudaraan yang membangun moderasi beragama,” demikian Mote.
