HIDUPKATOLIK.COM – Berbicara di depan umum atas namanya sendiri untuk pertama kalinya, seorang imam Hong Kong mengatakan Partai Komunis Tiongkok menggunakan taktik ideologis seperti pendidikan ulang dan propaganda untuk menghancurkan kebebasan beragama di Hong Kong, yang berada di bawah kendali Tiongkok pada tahun 1997.
Berbicara pada episode 21 April dari “The World Over” EWTN, Pastor Vincent Woo, seorang imam dari Keuskupan Hong Kong dan seorang pengacara kanon, mengatakan bahwa karena PKC ingin mengendalikan setiap aspek masyarakat, itu secara alami mencakup praktik agama.
Woo mengatakan bahwa dia telah mengamati bahwa banyak pemimpin Kristen enggan berbicara menentang tindakan PKC, karena takut ditahan, atau lebih buruk lagi, oleh otoritas sipil. Baru-baru ini, katanya, seorang pendeta Protestan ditahan dan didakwa dengan hasutan karena berbicara di saluran YouTube-nya untuk mendukung penyelenggara acara Lapangan Tiananmen.
“Sebagai imam dan uskup, kita dipanggil untuk menjadi nabi, untuk berbicara menentang ketidakadilan dalam masyarakat kita,” katanya.
“Tetapi contoh pendeta Protestan itu menunjukkan kepada para imam dan uskup di Hong Kong bahwa jika Anda mengkotbahkan sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah, akan ada konsekuensi yang luar biasa, dan karena itu dalam dua tahun terakhir, Anda jarang melihat imam atau uskup di Hong Kong. Itu akan mengatakan apa pun secara terbuka menentang pemerintah Hong Kong atau PKC.”
Hong Kong adalah wilayah administrasi khusus Tiongkok, yang warganya secara historis menikmati kebebasan beragama, sementara di daratan Tiongkok penganut agama dari semua garis secara rutin dibatasi, diawasi, dan ditindas oleh pemerintah komunis.
Penindasan oleh pemerintah ini bukan hal baru. Woo memuji saksi heroik Kardinal Ignatius Kung Pin-Mei, uskup agung Shanghai pada 1950-an, yang dipenjara selama 33 tahun karena menolak berjanji setia kepada negara.
Sejak 2019, PKC telah mengintensifkan upaya untuk membatasi kebebasan berbicara di Hong Kong melalui berbagai cara, termasuk pada tahun 2020 dengan melewati legislatif Hong Kong untuk memberlakukan undang-undang Keamanan Nasional baru di wilayah yang memberi Tiongkok kekuatan lebih besar untuk menuntut mereka yang mengkritik pemerintah.
Di bawah kedok “inkulturasi,” pemerintah Tiongkok selama beberapa tahun telah mengejar kebijakan “sinisisasi,” berusaha membuat keyakinan agama lebih Tiongkok, kata Woo. Pemerintah Tiongkok sedang mengejar kebijakan di mana apa pun dalam ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran sosialis harus “dikeluarkan,” katanya.
Sebuah laporan Reuters dari akhir Desember mendokumentasikan pertemuan Oktober 2021 di mana para uskup dan pemimpin agama Tiongkok memberi penjelasan kepada para imam senior Katolik Hong Kong tentang visi agama Presiden Xi Jinping dengan ‘karakteristik Tiongkok’.
Para imam di daratan Tiongkok diharuskan mendaftar ke pemerintah, agar dapat melayani secara terbuka. Dalam prosesnya, mereka diharapkan untuk mengakui kebijakan sinicization pemerintah. Vatikan mengatakan bahwa mereka “menghormati pilihan” para imam yang menolak untuk mendaftar.
“Mendaftar secara sipil bukan hanya sekedar menandatangani secarik kertas. Ketika Anda mendaftar, Anda terdaftar dalam ‘sistem’, yang berarti bahwa pemerintah akan mengeluarkan (Anda) izin untuk berkotbah, untuk melakukan pelayanan publik,” kata Woo.
“Tapi untuk bisa memperbaharui izin harus memenuhi kriteria tertentu,” ujarnya, seperti mengikuti kelas re-edukasi. Dan izinnya bisa dicabut sewaktu-waktu, katanya.
Di daratan Tiongkok, terdapat sebuah Gereja Katolik bawah tanah, yang dianiaya dan setia kepada Roma. Gereja Katolik yang disetujui pemerintah, di sisi lain, memiliki kebebasan beribadah yang relatif lebih banyak, tetapi menghadapi tantangan lain, termasuk tekanan dari pemerintah untuk menyensor bagian-bagian dari ajaran Katolik, sambil memasukkan nasionalisme Tiongkok dan cinta partai dalam khotbah.
Kebanyakan uskup bawah tanah dipenjara atau sudah sangat tua, kata Woo, membuat masa depan Gereja bawah tanah menjadi tidak pasti.
Woo berpendapat bahwa PKC kemungkinan akan mengarahkan pandangannya untuk mengendalikan sekolah-sekolah Kristen di Hong Kong, dalam upaya untuk mengendalikan pikiran orang-orang muda.
Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong 2020 memiliki klausul bahwa semua siswa harus dididik tentang hukum, katanya. Banyak sekolah agama yang terkait dengan paroki, dan paroki, dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan sekolah tersebut jika mereka tidak mematuhi undang-undang Keamanan Nasional, dan akibatnya paroki dapat ditutup.
Pemerintah komunis Xi “terkenal karena melanggar janjinya,” Woo memperingatkan, dan dengan demikian setiap dialog antara pemerintah dan Vatikan akan terbukti sangat sulit.
Woo juga menyebutkan bahwa mendorong umat Katolik di Hong Kong bahwa maestro media Jimmy Lai, seorang Katolik dan miliarder yang telah didakwa di bawah undang-undang Keamanan Nasional, telah memilih untuk tidak melarikan diri dari Hong Kong meskipun kemungkinan akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara.
“Dia ingin menderita bersama semua pengunjuk rasa yang dipenjara di Hong Kong,” kata Woo, menambahkan bahwa dia melihat tindakan Lai sebagai “memikul salibnya” seperti Kristus.
Ketika ditanya apakah dia kuatir tentang apa yang mungkin terjadi padanya sekarang setelah dia berbicara, Woo berkata, “Saya satu-satunya orang di keuskupan saya yang dapat melakukannya saat ini.”
“Ketika saya menjawab kepada Tuhan, saya harus menjawab mengapa saya tidak berbicara pada April 2022 untuk mereka yang tidak bersuara. Saya tidak punya pilihan, saya harus melakukannya,” tutup Woo.
Pada akhir Januari, surat kabar berbahasa Mandarin Ta Kung Pao menerbitkan empat artikel tentang Katolik di Hong Kong, salah satunya tentang uskup agung emeritus Hong Kong Kardinal Joseph Zen.
Zen, 90, telah menjadi pendukung kuat gerakan pro-demokrasi Hong Kong selama bertahun-tahun, dan merupakan kritikus tajam terhadap kesepakatan Vatikan-Tiongkok 2018 tentang penunjukan uskup. Woo berkata Zen mengajarinya filsafat ketika dia berada di seminari, dan bahwa Zen telah mengilhami banyak imam muda, seperti dirinya.
Artikel surat kabar mengkategorikan Zen sebagai musuh PKC dalam nada yang sama dengan Falun Gong, minoritas agama yang sangat teraniaya di Tiongkok. Surat kabar itu juga menyerukan agar lembaga-lembaga keagamaan Hong Kong ditempatkan di bawah kendali pemerintah, AsiaNews melaporkan.
Pastor Frans de Sales, SCJ; Sumber: Jonah McKeown (Catholic News Agency)
