HIDUPKATOLIK.COM – Pemuda Katolik meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak pemerintah lebih serius mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perpelosokan, terkusus di kalangan anak muda.
Hal itu disebutkan kala Anggota Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto berkunjung di acara Muskomcab Pemuda Katolik di Tulang Bawang, Lampung, Minggu (28/3/2022).
Wakil Sekretaris Pemuda Katolik Komda Lampung Vincensius Soma Ferrer mengatakan masih banyaknya problem yang mendasar, untuk menumbuhkan geliat UMKM di pelosok-pelosok desa, khusunya di Provinsi Lampung.
Sekarang semua serba digitalisasi, tetapi rekan rekan kami yang di pelosok masih minim fasilitas menuju digitalisasi. Hal ini juga menjadi fokus kerja Pemuda Katolik Komda Lampung. Dimana kader juga diarahkan untuk berwiraswasta, maka konsern menumbuhkan dan memunculkan kader berUMKM.
Belum lagi berbicara permodalan, perizinan, hingga ketersediaan paska jual produk atau pasar yang masih sangat terbatas.
“Jadi memang masih banyak kendala untuk UMKM di kampung-kampung dan pelosok, mulai dari modal, izin hingga pasar,” kata dia.
Kendala-kendala itu yang dinilai menghambat pelaku UMKM. Dimana dalam melakukan usaha masih secara tradisional di era yang serba-serbinya sudah digital ini.
“Untuk membantu pemasaran produk, pelaku UMKM di kota bisa secara mandiri memanfaatkan jaringan internet yang sudah tersedia secara lancar. Ini yang masih menjadi problem untuk UMKM di pelosok-pelosok Lampung karena tidak dapatnya akses internet atau blank spot, sehingga mereka masih terpaksa berUMKM secara tradisional” jelas dia.
Merespon itu, Ibu Itet, yang komisinya membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu menyebut akan menseriuskan persoalan geliat UMKM itu.
Termasuk memperhatikan beberapa daerah di Indonesia yang tidak tersentuh sinyal komunikasi (blank spot).
“Iya, memang pemerataan akses internet ini masih menjadi program yang berjalan melalui Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI),” kata dia.
“Adapun yang menjadi masalah teknis dari itu, berdasarkan informasi yang sampai ke Komisi I DPR RI adalah kondisi tanah tidak memungkinkan itu masuk. Nanti tetap akan kita pantau khususnya untuk wilayah-wilayah Lampung,” kata dia.
Sementara untuk persoalan permodalan, perizinan dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM, ia mendorong agar pelaku UMKM untuk terlebih dahulu mendapati sertifikat produksi rumah tangga.
“Mengenai UMKM, harus sudah punya sertifikat produksi PIRT (pangan industri rumah tangga) dulu, nanti kalau sudah, prosesnya akan dibantu agar proses perizinan UMKM legal secara hukum. Setelahnya bisa ikut seminar-seminar untuk peningkatan kapasitas,” kata dia yang merupakan anggota DPR RI dari dapil 2 Lampung itu.
Tuhan memberkati.