HIDUPKATOLIK.com – Jarum jam sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB. Namun diskusi yang diadakan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), di Aula Margasiswa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22/8 tak kunjung dimulai. Padahal, di sebaran informasi, diskusi seharusnya sudah dimulai pukul itu.
Dalam aula telah hadir seorang pembicara dan dua peserta. Di luar, beberapa mahasiswa duduk di bawah pohon sambil ngobrol santai. Forum diskusi bertajuk Maraknya Razia Buku: Demi Stabilitas ataukah Bentuk Pembodohan ini baru dimulai pukul 14.30 WIB.
Ini bukan pertama kali terjadi PMKRI ngaret dalam pelaksanaan forum. Ketua Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan PP PMKRI, Alfred Januar Nabal, sebagai penyelenggara sekaligus pembicara dalam forum ini, mengatakan jadwal yang disebarkan adalah satu jam lebih cepat dari yang dijadwalkan untuk narasumber. “Di flyer kami menulis pukul 13:00 WIB untuk mengantisipasi agar narasumber tidak menunggu lama. Untuk narasumber, saya minta mereka hadir pukul 14:00,” jelasnya.
Kebijakan “antisipasi keterlambatan peserta” ini, ia katakan karena mengamati kebiasaan yang terjadi dalam “setiap kegiatan selama ini”. “Budaya kita di Indonesia memang budaya karet,” tambahnya. PMKRI dan Margasiswa kerap mendapat sorotan soal kerapian, kebersihan, dan ketertiban. Namun, ketiganya memang tak disebutkan dalam buku saku PMKRI. Dalam buku saku dijelaskan soal kader PMKRI. Dikatakan, kader adalah seseorang yang memiliki kedisiplinan dan dedikasi yang penuh serta mental perilaku yang baik. Baru dilanjutkan dengan, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir sistematis, realistis, dialektis, logis-rasional dan radikal disamping pengetahuan yang kokoh terhadap watak organisasi dan masa depan organisasi.
Diskusi siang itu menghadirkan Moderator PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Pastor Augustinus Setyo Wibowo SJ, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigal, dan Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Miftah Fadhli. Belasan mahasiswa hadir dalam forum ini. Delapan di antaranya adalah PP PMKRI.
Hermina Wulohering
HIDUP NO.35 2019, 1 September 2019
