HIDUPKATOLIK.com – Di tengah suhu politik yang semakin meninggi menjelang pemilihan Presiden dan wakil rakyat, seorang teman mengatakan, “Buat apa memilih? Toh suaramu tak menentukan. Lebih baik tidak memilih karena kamu tidak ikut mengangkat pemimpin yang sudah pasti akan mengecewakan bangsa ini.” Dia menegaskan bahwa pilihannya adalah untuk tidak memilih. Namun, kali ini saya seratus persen tidak setuju dengannya.
Memang ada risiko kekecewaan dalam setiap pemimpin yang kita pilih, tetapi saya sadar Pemilu adalah kesempatan menyerahkan hak saya kepada seorang pemimpin. Ini adalah bagian dari musyawarah untuk mufakat. Kalau pilihan saya yang menang, saya akan mendukung. Kalau pilihan saya yang kalah, saya pun siap dengan rendah hati tunduk pada kepemimpinan yang ada. Pilihan untuk tidak memilih, memang diperkenankan, tetapi seperti lari dari merah putihnya negeri ini.
Di dalam sistem negara demokrasi, Pemilu menjadi sarana menentukan kepemimpinan. Ini berbeda dengan masa otoriter, saat pemimpin tertentu pasti akan terpilih apa pun pilihan kita. Dalam masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, Pemilu memegang peran penting. Menurut Samuel Huntington, Pemilu adalah sebagai sarana membuat keputusan bersama tentang siapa yang akan menentukan pemerintahan. Di sanalah seorang memberikan hak kepemimpinan kepada orang tertentu. Taruhlah kita bicara tentang presiden. Ke tangan presiden, kita menyerahkan hak penentuan anggaran negara, atau penggunaan aparatur negara termasuk TNI-Polri, dan hak atas penyelenggaraan hidup berbangsa. Memang, kekuasaannya tidak absolut, berbeda dari seorang raja, tetapi ia amat menentukan dalam banyak kebijakan.
Kita punya tim yang mengawasi sembari menentukan regulasi dalam roda pemerintahan dalam diri para wakil rakyat di berbagai tingkatan. Dalam Pemilu, kita menyerahkan secara sukarela hak kita untuk mengkoreksi jalannya pemerintahan. Memang masih ada jalan lain mengungkapkan pendapat dalam bentuk demo atau perang melawan pemerintahan yang berjalan. Namun, tentu itu tidak masuk dalam sistem bernegara kita. Maka, dengan Pemilu, kita sebenarnya menyelesaikan banyak permasalahan. Sebaliknya, bisa jadi kita menanam masalah tatkala kita salah menentukan pilihan.
Pemilu adalah kesempatan untuk mengatakan, “Aku memilih orang ini.” Dalam berbagai kesempatan kita mendengar tentang kontrak politik yaitu kesepakatan dari seorang calon tertentu dengan sekelompok masyarakat. Isinya adalah sebuah perjanjian tentang apa yang akan dilakukan ke depan kalau seorang itu memiliki kekuasaan tertentu. Sampai batas tertentu hal ini bisa dibenarkan misalnya saja melalui janji-janji kampanye yang digaungkan oleh berbagai kelompok. Namun kesepakatan-kesepakatan pribadi dengan kelompok tertentu dalam bentuk kontrak politik amat memungkinkan hadirnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Saat ini pun hal yang sama masih terus menerus terjadi. Memang, di era yang semakin canggih ini kita bisa melihat bagaimana berbagai macam pelanggaran ini bisa diketahui publik. Hanya saja, soal penanganannya, kita tidak bisa main hakim sendiri. Perlu komitmen dari pemimpin yang kita pilih untuk menuntaskan permasalahan ini. Lagi-lagi masalahnya adalah kita sudah menyerahkan hak kita di dalam pemilu. Rasanya kita tahu mengapa kita harus memilih.
Dalam Pemilu, kita memilih seorang pemimpin, bukan seorang ahli sulap. Artinya, akan butuh waktu untuk melihat perubahan yang terjadi. Mungkin kita tidak akan pernah melihat perubahan yang dibuat oleh pemimpin hari ini. Maka, dalam mempertimbangkan soal pilihan, selain memikirkan tentang apa yang akan kita dapatkan saat ini, perlu pula memikirkan apa yang akan kita wariskan bagi anak-cucuku di masa yang akan datang. Pilihan untuk tidak memilih membuat kita kehilangan kesempatan untuk berjuang mewariskan yang baik untuk anak-cucu kita.
Kita ingin mewariskan negeri yang lebih indah daripada yang kita tinggali hari ini. Pemilu menjadi salah satu sarananya..
Martinus Joko Lelono
HIDUP NO.11 2019, 17 Maret 2019
