HIDUPKATOLIK.com – Setelah melalui proses panjang, kerinduan umat terjawab. Pesparani diadakan tahun ini.
PADUAN suara tidak dapat dipisahkan dari liturgi Katolik. Lomba paduan suara merupakan salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh komisi liturgi baik di tingkat paroki, dekanat, dan keuskupan. Selain diselenggarakan oleh Gereja lokal, sudah ada acara serupa yang dibiayai pemerintah provinsi.
Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada Oktober 2014, Lomba Paduan Suara Antarparoki se-Keuskupan Agung Makassar pada Juni 2016 dan Konser Paduan Suara sejumlah paroki Keuskupan Agung Jakarta pada Agustus 2016 merupakan segelintir contoh penyelenggaraan aktivitas seni budaya keagamaan dalam bentuk lomba atau pesta paduan suara.
Ini memang bukan hal baru dalam Gereja Katolik. Berbagai wilayah pernah menyelenggarakannya. Namun, belum pernah ada perayaan kebersamaan umat Katolik di tingkat nasional. Pasca penyelenggaraan Pesparani Maluku, masyarakat di sana mendesak pembentukan sebuah lembaga serupa di tingkat nasional.
Keinginan itu dideklarasikan dalam komitmen bersama yang disebut Deklarasi Aru dan ditandatangani oleh beberapa pihak. Setelah melalui proses panjang, kerinduan itu terjawab. Bahkan, dengan serta merta memperoleh payung hukum.
Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K). Menanggapi legitimasi oleh Menteri Agama tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Ditjen Bimas Katolik) kemudian menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembentukan LP3K Nasional (LP3KN) pada Juni 2016 di Jakarta.
Dalam kerangka itu juga, Musyawarah Nasional Luar Biasa Pembentukan Pesparani Katolik dilaksanakan. Setelah 72 tahun Indonesia merdeka, akhirnya umat Katolik akan tampil di panggung nasional untuk pertama kalinya.
LP3K Milik Gereja
LP3K merupakan lembaga yang menaungi pelaksanaan Pesparani. Dengan PMA, fungsi dan pengembangan seni dan budaya bernafaskan Katolik mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah. Namun, lembaga ini merupakan milik Gereja.
Tugas Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Katolik adalah mendorong, memfasilitasi, dan melayani umat Katolik agar terbantu dalam tugas keagamaannya. “LP3KN ini sepenuhnya milik masyarakat Katolik. Kementerian Agama hanya menaungi dan memfasilitasi,” kata Kepala Sie Bina Umat Subdirektorat Pemberdayaan Umat Direktorat Urusan Agama Katolik Ditjen Bimas Katolik yang juga Sekretaris Umum LP3KN, Toni HF Pardosi.
Ditjen Bimas Katolik adalah fasilitator untuk tugas masyarakat/Gereja Katolik dalam mengembangkan milik dan aktivitasnya. Fasilitas yang diberikan antara lain berupa dukungan dana operasional.
LP3K merupakan wadah di mana hierarki dan awam dapat berkomunikasi dengan lebih intens. Dalam lembaga ini ada kerjasama antara awam, hierarki, dan pemerintah. Pengurus LP3KN dipilih oleh otoritas Gereja Katolik dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai pihak.
Ketua Umum LP3KN Adrianus Meliala, mengungkapkan, komposisi pengurus berasal dari Kementerian Agama dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). “KWI sendiri terbagi dua lagi; ada para romo yang memang merupakan pejabat-pejabat KWI dan awam yang dipilih oleh KWI. Jadi, para pengurus ini pada dasarnya dipilih oleh KWI, entah karena alasan apa. Kita tidak datang sendiri, atau mencalonkan siapa,” terang pakar di bidang kriminologi dan kepolisian tersebut.
Melalui LP3K ini pula, Gereja Katolik diperkenalkan eksistensinya dan diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam mempererat kerukunan umat beragama, menggali, mengembangkan, dan mempopulerkan budaya Indonesia. “Menteri Agama pasti akan senang, karena program kementerian di bidang aktivitas kehidupan berbangsa negara akan semakin hidup. Ini juga akan mendukung program kerukunan,” kata Toni.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Katolik Kementerian Agama, Sihar Petrus Simbolon, mengatakan Menteri Agama melalui surat resmi, juga telah meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk membentuk lembaga yang sama di tingkat daerah atau LP3KD. Menteri Agama juga meminta para gubernur untuk menyiapkan keberangkatan kontingennya.
Di Balik Paduan Suara
Pesta paduan suara tentu sangat bermanfaat dalam kehidupan beragama di kalangan umat Katolik. Namun, gerakan ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan, suatu dinamika praktek hidup keagamaan dalam memajukan Gereja.
Melalui pelaksanaan kegiatan nasional ini, ada kesempatan luas untuk mewujud-nyatakan nuansa kebersamaan. Direktur Jenderal Bimas Katolik, Eusabius Binsasi, mengatakan Pesparani menjadi ajang bagi Gereja Katolik untuk tampil dan menunjukkan eksistensi; tidak melulu dilihat dari sisi liturgi Gereja.
Ia mengatakan, dari total 250 juta penduduk Indonesia, jumlah umat Katolik menurut data Gereja tercatat ada lebih dari 10 juta jiwa. Sedangkan data statistik pemerintah hanya tujuh juta jiwa; tidak berubah sejak dulu.
“Jika Gereja Katolik tidak tampil, tentu tidak akan didengar. Bahkan tidak mungkin Gereja Katolik di masa yang akan datang hanya tinggal kenangan atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, sementara eksistensinya tidak lagi dirasakan,” katanya dalam upacara pengukuhan pengurus LP3KN di KWI, 10 Februari lalu.
Melalui “pesta” ini berbagai pihak dapat dipertemukan, saling berkomunikasi, dan saling mendukung. Toni Pardosi mengatakan aktivitas semacam ini akan menjadi lintas sektoral. Pelaksanaan di lapangan akan banyak melibatkan orang-orang di luar agama Katolik. “Hanya memang dari segi pengorganisasian dan pemaknaannya, ini ranah orang Katolik. Tetapi pasti di sana akan terdata soal relasi dan komunikasi sosial,” katanya.
Kebersamaan baik dalam komunitas maupun eksternal: sesama umat dari berbagai wilayah, latar belakang budaya dan suku dapat dirasakan. Awam, hierarki, tokoh atau pimpinan umat beragama lain, dan pemerintah dapat berjumpa dan berkomunikasi.
Sementara itu, menurut Adrianus Meliala, pesta paduan suara nasional ini memberikan rasa pastoral baru yang strategis. Ia berharap melalui pesta paduan suara ini, ada lagi kalangan baru yang tergapai.
Memandang dari sudut pandang wawasan kebangsaan, ia mengatakan Pesparani menjadi jawaban untuk menanamkan semangat keberagaman. “Ini juga bernuansa strategis, karena di tengah masa di mana kebhinnekaan katanya dipertanyakan, kelompok Katolik tampil dengan kompak, satu dalam keragaman,” ujarnya.
Persiapan Pesparani
Tanggal Pesparani telah ditentukan. Pada 14 sampai dengan 20 Oktober 2018, Ambon akan kedatangan sekitar 8.000 tamu dari seluruh penjuru nusantara. Beragam media sosialisasi telah dipersiapkan oleh LP3KN baik melalui leaflet, media-media cetak maupun elektronik.
Web dan media sosial akan dirilis pada saat rapat koordinasi (rakornas) di Bali, 10 – 14 Maret. “Kita juga akan menggunakan jaringan yang ada di seluruh Indonesia. Baik dari departemen agama di masing-masing kabupaten, maupun kanwil. Kemudian juga dari komisi kerawam keuskupan-keuskupan, serta ormas-ormas Katolik yang ada di kepengurusan ini; mereka punya jaringan se-Indonesia,” kata Ketua Bidang Humas LP3KN, Muliawan Margadana.
Seminar-seminar strategis sebagai pendahuluan juga akan diselenggarakan. Muliawan menekankan, penting untuk tidak mengasosiaskan Pesparani sebagai pesta untuk umat Katolik sendiri dan tidak dipersepsikan dalam konteks hura-hura.
Justru, ini adalah karya umat Katolik untuk bangsa Indonesia. Sehingga, perlu dimunculkan dan disampaikan oleh figur-figur yang sudah lebih dikenal oleh publik, yang akan menjadi Duta Pesparani. “Dari figur-figur ini diharapkan pesan-pesan lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat Katolik, tetapi masyarakat bangsa ini,” katanya.
Sementara itu, Adrianus Meliala mengatakan pihak pemerintah daerah provinsi amat bersemangat, karena pernah punya pengalaman melaksanakan MTQ dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk Protestan. Sejak tahun lalu, pihak pemerintah provinsi sudah mengajak LP3KD-nya untuk mempersiapkan acara ini.
“Sudah keluar keputusan, anggaran, bahkan komitmennya untuk pendanaan. Tentu masih ada mismatch lah sedikit; itulah yang kemudian akan kita bahas pada rakornas di Bali,” tuturnya.
Rakornas tanggal 10-14 di Bali memiliki dua target utama. Pertama, mengkonsolidasikan LP3KN di pusat dan hubungannya dengan LP3KD di daerah. Pengurus dari kedua belah pihak akan hadir dalam rapat koordinasi ini. Kedua, mempersiapkan Pesparani di Ambon yang akan berlangsung Oktober mendatang. “Jadi kita akan bagi dua hari untuk penguatan organisasi dan dua hari untuk persiapan Pesparaninya,” ujar Adrianus.
Hermina Wulohering
