HIDUPKATOLIK.com – GEREJA berhak memberi pemahaman politik kepada umat namun tidak mengarahkan umat untuk memilih pemimpin tertentu. Gereja memiliki kriteria pemimpin di suatu daerah.
Kriteria ini misalnya, pemimpin harus toleran, mengutamakan kebaikan, kesejahteraan umum dan tidak menggunakan politik uang. Demikian pernyataan Antonius Sinaga dalam Talkshow Politik di Gedung Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Minggu 29/4.
Pemimpin sedapat mungkin memiliki karakter yang baik seperti jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan. Demikian Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi saat berbicara pada kesempatan yang sama.
“Masyarakat Indonesia ditakdirkan sebagai masyarakat yang hidup rukun berdampingan, masyarakat yang beragam. Karenanya, politik kekuasaan yang menggunakan instrumen primordialisme atau yang menekankan pada kesukuan, ras, dan agama dapat merusak keberagaman.” ungkap Kristiadi.
Talkshow ini merupakan kerjasama Seksi Kerasulan Awam dari tiga paroki di Keuskupan Bogor yakni Paroki Beatae Mariae Virginis Katedral Bogor, Paroki St. Fransiskus Asisi Sukasari, dan Paroki St. Ignatius Loyola Semplak.
Moderator Kerawam Keuskupan Bogor, Pastor Paulus Haruna menjelaskan, Gereja mendorong umat terlibat aktif dalam kehidupan politik. Gereja juga mendorong umat untuk terjun langsung ke masyarakat. “Namun Gereja tidak mengarahkan umat untuk memilih pemimpin tertentu.”
Talkshow ini menghadirkan juga Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor yakni Bima Arya, Dedie A. Rachim, Dadang Iskandar Danubrata, Sugeng Teguh Santoso, dan Ruyat-Zaenul yang diwakili oleh Ketua GP Ansor Kota Bogor Rommy, Yustinus Prastowo, Sonny Soeharso, dan Lilik Agung.
Aloisius Johnsis (Bogor)
