HIDUPKATOLIK.COM-MENYADARI tantangan sebagai bangsa yang majemuk dan pentingnya persatuan bangsa, maka prinsip-prinsip kelembagaan yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat merupakan tuntunan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan kelembagaan negara yang menentukan masa depan bangsa. Tetapi saat ini Pancasila dihadapkan dengan perkembangan fenomena radikalisme yang menjadi isu transnational dan extra ordinary serta agenda negara-negara dan pemerintah di berbagai belahan dunia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo dalam seminar hari kedua Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Sabtu, 25/03. Meski Agus Widjojo sendiri berhalangan hadir tetapi diwakili oleh Subastianus Sumarsono Tenaga Profesional (Taprof) Hubungan International Lemhanas.
Dalam materi yang dibacakan oleh Sumarsono, Agus mengatakan peradaban manusia juga mencata bahwa radikalisme terjadi atau berlangsung di berbagai kehidupan agama maupun kelompok minoritas. “Secara epistemologis fenomena misleading, misunderstanding dan misperception atau bias tentang ayat-ayat Kitab Suci maupun kepentingan lainnya telah terjadi atau direkayasa atau dimanipulasi sebagai justifikasi,“ungkap Agus.
Oleh karena itu, Agus berharap radikalisme yang telah mengakar di tengah masyarakat tidak melemahkan semangat Pancasila. Gerakan radikalisme dan konflik sosial diprediksi akan terus ada selama bangsa Indonesia berdiri tetapi itu akan runtuh sejalan kuatnya kesatuan bangsa yang terwujud dalam sila-sila Pancasila. “Maka dalam hal ini peran keluarga menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter dan ideologi setiap individu,” tegasnya.
Yusti H. Wuarmanuk
