HIDUPKATOLIK.com – TATA kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersendikan pada konsensus final bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kemajemukan yang sudah tertanam dalam kehidupan dan budaya masyarakat selama ini. Oleh karena itu, untuk menjaga kebhinekaan Indonesia tersebut Alumni Kelompok Cipayung kembali menegaskan kebhinekaan Indonesia dan berharap konsensus bernegara agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa, 21/2.
“Kebhinekaan Indonesia tidak bisa terelakkan. Jangan sampai ada yang merasa sebagai anak kos di NKRI ini. Kami melihat ada upaya-upaya yang seakan-akan mau mengingkari kemajemukan tersebut,†ujar Ketua Forum Komunikasi Alumni-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma-PMKRI) Hermawi Taslim.
Pertemuan yang digelar Alumni Kelompok Cipayung ini dihadiri oleh beberapa tokoh dari masing-masing organisasi seperti Keluarga Alumni HMI (KAHMI) diwakili Mahfud MD dan Akbar Tanjung; Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang diwakili Ahmad Basarah, Ugik Kurniadi, Theo Sambuaga, dan Eros Dajrot; Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) yang diwakili Akhmad Muquwam; dan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) yang diwakili Bernard Nainggonal dan Edward Tanari.
Kelompok Cipayung sendiri merupakan gabungan dari organisasi HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan GMKI yang dicetuskan pada 22 Januari 1972 dengan komitmen mewujudkan “Indonesia yang Kita Cita-citakanâ€.
Penegasan soal kebhinekaan, menurut Taslim diangkat karena seluruh elemen bangsa terusik oleh ulah segelintir orang yang tidak memahami perjalanan bangsa Indonesia. Padahal, Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu konsensus final dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
“Berangkat dari kondisi kekinian yang meresahkan tersebut maka Alumni Kelompok Cipayung tergerak untuk menguatkan pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk tidak terkotak-kotak dan kalah karena ulah segelintir orang,†ujar Taslim.
Dalam kesempatan itu Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah mengatakan, kebijakan pemerintah akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) sebagai langkah konkret pemantapan kembali konsensus bernegara. Alumni Kelompok Cipayung, kata Ahmad Basarah, mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945.
Basarah juga menegaskan, fenomena belakangan ini tidak hanya dapat mengoyak sendi-sendi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, berpotensi menimbulkan degradasi sosial yang kontra-produktif  bagi pemantapan integrasi sosial politik sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional.
A. Nendro Saputro
