Rapimnas Pemuda Katolik; Gereja ‘Wajib’ Terlibat Dalam Politik

“JANGAN biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu, tanpa kamu terlibat di dalamnya”. Kutipan Mgr Albertus Soegijapranoto SJ ini, menjadi kalimat pembuka Romo Guido Suprapto dalam pemaparan Komisi Kerasulan Awam KWI pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Pemuda Katolik, Sabtu 19/11. Sekretaris Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini, menekankan pentingnya posisi Pemuda Katolik sebagai kader Gereja untuk terlibat dalam gerak sosial kemasyarakatan dan dinamika politik saat ini.

Romo Prapto menyebut, dokumen konsili vatikan II dan Injil sebagai landasan keterlibatan Gereja dalam bidang sosial kemasyarakatan dan politik. “Gereja dipanggil sebagai garam dan terang dunia,” ujarnya.
Dalam Apostolicam Actuositatem, 14, kata Romo Prapto, dituliskan; “Hendaknya orang-orang Katolik, yang mahir dalam bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum (tata dunia).”

Selain itu, SAGKI 2005 dan Sidang KWI 2013 juga melahirkan poin yang menjadi landasan agar ‘Gereja berpolitik’.
Romo Prapto dalam pemaparannya, beberapa kali menekankan agar Pemuda Katolik terlibat dan menempati ruang-ruang politik sebagai bentuk jawaban panggilan Gereja.

Di tengah problematika sosial dan politik yang terjadi, lanjut Romo Prapto, Gereja (umat) dipanggil untuk berperan sebagai penyemangat dalam berkontribusi dan membangun masyarakat semakin maju dan menjadi lebih baik.

Medan Kerasulan
Ranah sosial politik, tambah Romo Prapto, merupakan medan kerasulan, di mana umat dipanggil dan diutus untuk terlibat membangun masyarakat dengan tujuan bonum comunae (kesejahteraan bersama) dengan berlandaskan pada sikap Yesus.

Karena itu, Romo Prapto juga memaparkan arah dan strategi keterlibatan Gereja dalam ranah sosial kemasyarakatan dan politik. Pertama, membangun kesadaran dan keterlibatan dalam gerakan bersama. Artinya, ada kesadaran posisi saat ini, tahu ke mana akan menuju dan tahu cara mencapai tujuan.

Kedua, membangun strategi internal. Poin ini menitikberatkan pada pokok pendidikan politik Umat Katolik, yaitu sadar akan tanggungjawab sebagai masyarakat. Selain itu perlu ada penguatan spiritualitas keterlibatan dalam sosial kemasyarakatan dan politik sebagai panggilan dan perutusan serta pemurnian motivasi keterlibatan untuk kesejahteraan bersama.

Romo Prapto menambahkan, perlunya membangun gerakan bersama yang solid dengan semangat pengorbanan serta meningkatkan kualifikasi, integritas, spiritualitas dan kapasitas. “Pemuda Katolik harus terlibat dan menjadi persembahan terbaik Gereja bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Edward Wirawan (Solo)