HIDUPKATOLIK.COM – Sebagai seorang prelatus yang Gereja Timurnya diatur oleh sinode, Uskup Maronit Gregory Mansour dari Eparki St. Maron dari Brooklyn, Amerika Serikat, telah menawarkan visi Sinode Sinodalitas sebagai pertemuan mengenai “kepemimpinan yang melayani.”
“Bayangkan jika Sinode tentang Sinodalitas tidak diberi nama seperti itu, melainkan diberi nama ‘Sinode tentang Kepemimpinan Hamba Gereja’ dan kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan: ‘Bagaimana kita sebagai sebuah Gereja, khususnya para uskup, imam, dan diakon dalam Gereja dapat melakukan hal-hal tersebut? kepemimpinan, mengembangkan lebih dekat mengikuti jejak Kristus’?” katanya kepada CNA dalam sebuah wawancara pada 28 September.
Mansour menambahkan pertanyaannya: “Bagaimana kita sebagai anggota Gereja dapat menjadi pemimpin pelayan sejati bagi umat kita sendiri dan bagi dunia?”
Mansour bukan salah satu dari 360 lebih anggota yang memberikan suara dalam sesi sinode bulan Oktober mendatang, namun beberapa uskup timur akan berpartisipasi, termasuk tiga orang Maronit — Kardinal Béchara Boutros Raï, OMM, patriark Maronit Antiokhia, kepala Sinode Gereja Maronit; Uskup Batrun, Uskup Mounir Khairallah, Lebanon; dan Uskup Agung Selim Jean Sfeir dari Eparki Agung Siprus.
“Membayangkan kembali” sinode sebagai sebuah kepemimpinan yang melayani dapat membantu “orang awam pada umumnya” dan juga Mansour sendiri untuk lebih memahaminya “melalui lensa visioner Paus Fransiskus,” katanya.
Mansour mengatakan bahwa dengan merenungkan beberapa “penjangkauan khas” Paus Fransiskus, sinode mengenai kepemimpinan yang melayani mungkin berfokus pada bagaimana lembaga-lembaga kemanusiaan Katolik dapat berdampak pada layanan terhadap para migran, mereka yang diperdagangkan, dan mereka yang berada di tengah-tengah perang; bagaimana Gereja dapat melakukan penjangkauan yang lebih baik kepada orang-orang yang tidak beriman, Muslim, Ortodoks, Protestan, mereka yang kehilangan haknya, kepada umat Katolik yang merasa jauh dari pelayanan Gereja, kepada semua imam, dan kepada para perempuan di dalam Gereja dan di luar Gereja.
“Kita bisa mempelajari cara Yesus memimpin dan bertanya pada diri kita sendiri apakah kita bisa memimpin seperti Dia,” katanya. “Jadi sesuai visi Paus Fransiskus, saya berharap sinode ini akan fokus pada kepemimpinan yang melayani.”
Berkaca pada pengalamannya sendiri di sinode Maronit, Mansour mengatakan diskusi telah mencakup topik-topik seperti keprihatinan pastoral, Hukum Khusus Maronit, liturgi, penjangkauan kemanusiaan, dan pemilihan uskup baru.
“Tetapi kalau soal doktrin, dogma, atau ajaran moral, kami tidak sampai di sana. Itu sudah cukup banyak diselesaikan dan itu bukan bagian dari diskusi sinode kami,” katanya.
Sinode Sinodalitas telah menimbulkan kekuatiran dalam kalangan umat Katolik karena pilihan topik diskusi tertentu – seperti diakon perempuan, selibat imam, dan penjangkauan LGBTQ – dan peserta kontroversial tertentu seperti pastor Jesuit dan aktivis LGBT Pastor James Martin.
Sementara itu, Mansour menyampaikan beberapa kekuatiran bahwa para peserta sinode mungkin mencoba mempengaruhi perubahan dalam hal doktrin Gereja atau disiplin sakramental, dengan menunjukkan bahwa beberapa peserta secara terbuka menyuarakan pendapat mereka yang bertentangan dengan ajaran Gereja.
Salah satu anggota yang memberikan suara adalah Uskup Swiss Felix Gmür dari Basel, yang baru-baru ini mengatakan bahwa ia mendukung penahbisan perempuan dan diakhirinya kewajiban selibat imam.
“Saya mendukung penahbisan perempuan; hal ini juga akan menjadi topik pada sinode yang akan segera diadakan di Roma,” kata Gmür kepada surat kabar Swiss NZZ am Sonntag pada 24 September.
“Merusak kejelasan iman dan moral Gereja bukanlah tindakan yang adil dan jujur,” kata Mansour. “Faktanya, hal itu bisa mengkhianati tujuan yang secara eksplisit dinyatakan oleh mereka yang mempersiapkan sinode,” tambahnya.
Namun sinode tersebut mungkin menyarankan kepada Paus Fransiskus cara-cara yang lebih baik agar para anggota Gereja dapat melayani mereka yang tidak setuju dengan ajaran Katolik dan terkena dampak negatif dari ajaran sakramental yang ada saat ini mengenai isu-isu seperti perceraian dan pernikahan kembali, atau bagaimana melibatkan lebih banyak perempuan dalam non-pernikahan, peran yang ditahbiskan dalam Gereja, katanya.
“Sinode harus fokus pada tata kelola yang baik dalam Gereja dan bukan pada perubahan kontroversial terhadap disiplin atau ajaran moral,” tambahnya.
Mansour, yang mendukung keputusan Paus Fransiskus untuk memasukkan kaum awam ke dalam sinode, mencatat bahwa Paus Fransiskus, “dalam kebijaksanaannya,” ingin agar Gereja Katolik universal diatur melalui pendekatan sinode dan pendekatan hierarki. Yang satu tanpa yang lain bisa menyebabkan “kekacauan,” kata Mansour.
Pendekatan sinode dan hierarki, yang menjadikan Paus sebagai pengambil keputusan akhir, adalah pendekatan Katolik yang “baik dan pasti”, katanya. “Yang satu tanpa yang lain akan merusak kesatuan dan kejelasan yang sudah kita miliki dalam Gereja Katolik,” katanya, sambil menekankan bahwa peran Paus “penting” untuk kesatuan dan kejelasan.
“Saya berharap Sinode Sinodalitas akan membantu kita memperbaiki kepemimpinan pelayan kita sebagai umat Katolik. Saya juga berharap sinode tidak tergoda untuk menyarankan perubahan pada kesatuan dan kejelasan iman dan moral yang selama ini sangat dihargai oleh umat Katolik,” tambahnya.
Sinode ini bisa menjadi “sumber” kemajuan bagi Gereja dalam “memperdalam persatuan kita” dan kepemimpinan yang melayani “atau bisa menempatkan kita pada jalur yang merugikan keduanya,” katanya.
“Seperti segala sesuatu dalam hidup, semuanya bergantung pada kita. Semoga kita dibimbing oleh Roh Kudus,” pungkas Mgr Mansour. **
Joe Bukuras (Catholic News Agency)/Frans de Sales
