HIDUPKATOLIK.COM – Ketika tindakan keras terhadap Gereja Katolik di Nikaragua terus berlanjut, rezim Presiden Daniel Ortega menyatakan ordo Jesuit ilegal dan memerintahkan penyitaan seluruh asetnya.
Meskipun terdapat protes dan kecaman dari seluruh dunia, tindakan keras rezim Sandinista terhadap Gereja Katolik dan oposisi terus berlanjut.
Setelah mengusir komunitas para imam Jesuit dari kediaman pribadi mereka di dekat Central American University (UCA) di Managua, dan menyita universitas tersebut, pada Rabu, 23 Agustus, pihak berwenang Nikaragua melarang seluruh Serikat Jesus masuk ke negara tersebut dan memerintahkan penyitaan seluruh asetnya, mengklaim ordo keagamaan tersebut gagal mematuhi pelaporan pajak.
UCA yang dikelola Jesuit disita dan Jesuit diusir dari tempat tinggal mereka
Langkah ini dilakukan satu minggu setelah pemerintah menutup UCA yang dikelola Jesuit di Managua yang merupakan pusat protes tahun 2018 terhadap rezim Presiden Daniel Ortega, dengan alasan bahwa UCA adalah “pusat terorisme”.
Penyitaan tersebut, yang menambah sekitar 26 universitas di Nikaragua yang telah ditutup oleh rezim Sandinista sejak tahun 2021, diikuti tiga hari kemudian dengan penggusuran komunitas para imam Jesuit dari kediaman mereka di dekatnya.
Tindakan tersebut telah memicu reaksi keras dari Jesuit di seluruh dunia, termasuk Pemimpin Umum ordo tersebut, Pastor Arturo de Sosa, SJ.
Dalam sebuah pernyataan minggu lalu, Serikat Jesus di Provinsi Amerika Tengah menggambarkan kebijakan pemerintah tersebut sebagai pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia “yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan negara totaliter.”
Kecaman baru dari Provinsi Jesuit Amerika Tengah
Dalam sebuah pernyataan baru yang dikeluarkan Rabu, 23 Agustus, Provinsi Jesuit mengecam keras “agresi baru terhadap Ordo Jesuit di Nikaragua” dan, sekali lagi, meminta pemerintah Nikaragua untuk segera mengakhiri “penindasan sistematis” dan pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak yang membawa negara ke negara totaliter.
Pernyataan tersebut lebih lanjut mendesak Presiden Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo untuk mencari “solusi rasional” terhadap anggapan “yang mana kebenaran, keadilan, dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum”, sambil meminta “kebenaran, keadilan, dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum”, menghormati kebebasan dan integritas total” para Jesuit yang bekerja di negara tersebut dan kolaborator mereka.
Yang terakhir, Provinsi Jesuit di Amerika Tengah mengungkapkan kedekatan mereka dengan “ribuan korban” penindasan pemerintah di Nikaragua “menunggu keadilan dan pemulihan” dan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas seluruh dunia” yang diterima selama krisis ini.
Memburuknya hubungan antara Pemerintah Sandinista dan Gereja
Hubungan antara rezim Presiden Daniel Ortega dan Gereja Katolik telah memburuk dengan cepat sejak pemerintah Nikaragua menekan protes terhadap serangkaian reformasi kontroversial yang disponsori pemerintah pada tahun 2018, dengan Ortega menuduh para uskup berencana untuk menggulingkannya.
Sejak itu, Gereja telah menjadi sasaran banyak serangan, penodaan dan intimidasi, dan beberapa anggota imam dan religius telah diusir atau ditangkap. Di antaranya adalah Uskup Matagalpa Mgr Rolando Álvarez, yang menjalani hukuman 26 tahun penjara selama enam bulan karena pengkhianatan tingkat tinggi, merusak integritas nasional dan menyebarkan berita palsu.
Pada tahun 2019, Uskup Auxiliari Managua Silvio José Báez terpaksa meninggalkan Keuskupan Agung, setelah menerima beberapa ancaman pembunuhan, dan saat ini tinggal di Amerika Serikat.
Pada tahun 2022, Nuncio Apostolik untuk Nikaragua, Uskup Agung Polandia Waldemar Stanislaw Sommertag, diusir sebagai “persona non grata”, dan pada April tahun ini, Takhta Suci menutup nunciaturnya di Managua, setelah pemerintah Nikaragua mengusulkan penangguhan hubungan diplomatik.
Tindakan keras terhadap oposisi
Pengusiran, penutupan dan penyitaan tidak hanya menyasar Gereja Katolik. Nikaragua telah melarang atau menutup lebih dari 3.000 kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Pada bulan Mei, pemerintah memerintahkan penutupan Palang Merah Nikaragua, dengan tuduhan bahwa mereka melakukan “serangan terhadap perdamaian dan stabilitas” selama demonstrasi anti-pemerintah pada tahun 2018.
Pada bulan Juni, pemerintah menyita properti milik 222 tokoh oposisi, termasuk aktivis hak asasi manusia, jurnalis dan pengacara, yang terpaksa diasingkan pada bulan Februari setelah dipenjarakan oleh rezim Ortega. **
Lisa Zengarini (Vatican News)
