HIDUPKATOLIK.COM – Para pemimpin gereja di Kenya telah mendesak pemerintah dan oposisi untuk memulai dialog guna mengatasi tingginya biaya hidup dan ketegangan publik.
Oposisi berencana mengadakan protes massal pada Rabu, Kamis, dan Jumat pekan lalu, tetapi para pemimpin Gereja memperingatkan bahwa permusuhan publik dapat memicu pemberontakan.
“Ada banyak keluarga yang tidur dalam keadaan lapar, bisnis ambruk, pekerjaan hilang, dan biaya hidup terus meningkat,” demikian pernyataan yang dikeluarkan pada 11 Juli.
Itu ditandatangani oleh Uskup Agung Mombasa, Martin Kivuva Musonde, yang memimpin Konferensi Waligereja Kenya, dan Uskup Agung Timothy Ndambuki dari Gereja Persaudaraan Afrika evangelis, ketua Dewan Nasional Gereja Kenya.
“Kami kuatir tumbuhnya rasa putus asa akan mendorong negara ke dalam ketidakstabilan.”
Mereka meminta Presiden William Ruto untuk mencabut Undang-undang Keuangan 2023, yang menaikkan pajak dan membatasi pinjaman dalam negeri.
“Kami memohon kepada Anda untuk mendengar tangisan rakyat Kenya, yang sangat terbebani oleh krisis ekonomi global yang sedang terjadi,” kata pernyataan mereka.
Oposisi – yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Raila Odinga – melanjutkan protes massal pada awal Juli setelah pembicaraan dengan pemerintah gagal.
Pada 12 Juli, setidaknya 23 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam protes di seluruh negeri. Toko-toko dijarah, properti dihancurkan dan orang-orang dirampok, saat pengunjuk rasa bentrok dengan polisi anti huru hara.
Pemerintah menuduh oposisi melakukan sabotase ekonomi, penjarahan properti dan bisnis, dan menghasut kekerasan.
Pernyataan uskup meminta Odinga “untuk mempertimbangkan kembali program aksi massa yang diusulkan yang kemungkinan akan memperburuk situasi bagi warga Kenya”.
Para pemimpin Gereja Kenya juga mengkritik sistem peradilan karena gagal mencegah pembantaian Shakahola pada April, di mana ratusan anggota sekte mati kelaparan atas instruksi Pendeta Paul Mackenzie. Detektif menemukan 40 kuburan lagi minggu lalu, sehingga jumlah mayat yang digali menjadi 350.
“Kami sedang melakukan proses untuk mendokumentasikan apa yang menyebabkan noda hitam ini dalam sejarah nasional kami,” kata para pemimpin Gereja. **
Fredrick Nzwili (The Tablet)/Frans de Sales
