HIDUPKATOLIK.COM – Perang yang sedang berlangsung antara Azerbaijan dan Armenia mengancam keberadaan komunitas Kristen di timur dekat, mantan duta besar untuk kebebasan beragama internasional Sam Brownback dan para pemimpin Kristen lainnya memperingatkan dalam konferensi pers, Selasa (20/6).
Pernyataan Brownback disampaikan hanya beberapa hari setelah dia kembali dari perjalanan pencarian fakta ke Armenia bersama kelompok hak asasi manusia Kristen Philos Project.
Brownback, yang beragama Katolik, menyebut invasi Islam Azerbaijan ke Armenia dan blokade yang sedang berlangsung di wilayah Nagorno-Karabakh sebagai upaya terbaru untuk “pembersihan agama” di negara Kristen tersebut.
“Azerbaijan, dengan dukungan Turki, perlahan mencekik Nagorno-Karabakh,” kata Brownback. “Mereka bekerja untuk membuatnya tidak dapat ditinggali sehingga penduduk Armenia-Kristen di kawasan itu terpaksa pergi, itulah yang terjadi di lapangan.”
Duta Besar menambahkan bahwa jika Amerika Serikat tidak melakukan intervensi, “kita akan melihat lagi populasi Kristen kuno lainnya yang dipaksa keluar dari tanah airnya.”
Brownback meminta Kongres untuk mengesahkan “Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nagorno-Karabakh” untuk “menetapkan jaminan keamanan dasar bagi penduduk Nagorno-Karabakh.”
Dia juga meminta AS untuk mengembalikan sanksi yang sebelumnya digunakan terhadap Azerbaijan jika melanjutkan blokade.
Umat Kristen di timur dekat telah mengalami serangan serupa sebelumnya, kata Brownback. Namun menurut mantan duta besar tersebut, kali ini pembersihan agama “dilakukan dengan persenjataan yang dipasok AS dan didukung oleh Turki, anggota NATO.”
Terjepit di antara negara-negara Muslim Turki dan Azerbaijan di Kaukasus selatan, Armenia memiliki akar Kristen sejak zaman kuno. Saat ini populasinya lebih dari 90% Kristen, menurut laporan tahun 2019 oleh Departemen Luar Negeri A.S.
Konflik atas wilayah Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak Armenia dan Azerbaijan, keduanya bekas wilayah Soviet, mengklaim tanah itu sendiri setelah pembubaran Uni Soviet. Setelah Perang Nagorno-Karabakh Pertama pada tahun 1994, Armenia memperoleh kendali utama atas Nagorno-Karabakh.
Ketegangan antara kedua negara sekali lagi pecah menjadi konflik militer langsung pada September 2020 ketika pasukan Azerbaijan bergerak untuk merebut kendali atas wilayah yang disengketakan. Konflik terbuka hanya berlangsung sekitar dua bulan, dengan Rusia menengahi kesepakatan damai pada bulan November.
Konflik tersebut mengakibatkan Azerbaijan menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Hal ini membuat satu-satunya titik akses Armenia ke Nagorno-Karabakh berupa sebidang tanah tipis yang disebut “koridor Lachin”.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam Population Research and Policy Review memperkirakan bahwa 3.822 orang Armenia dan setidaknya 2.906 orang Azerbaijan terbunuh selama konflik tahun 2020.
Saat ini, blokade Azerbaijan terhadap koridor Lachin, yang berlangsung sejak Desember, melumpuhkan infrastruktur Armenia di Nagorno-Karabakh.
“Situasinya sangat mendesak dan eksistensial,” kata Presiden Proyek Philos Robert Nicholson. “Ini adalah negara Kristen tertua yang menghadapi lagi untuk kedua kalinya hanya dalam waktu sekitar satu abad kemungkinan genosida.” Dia merujuk pada kematian hingga 1,5 juta orang Armenia lebih dari seabad yang lalu di tahun-tahun memudarnya Kekaisaran Ottoman yang sekarang diakui AS sebagai genosida, sebuah karakterisasi yang dikecam keras oleh Turki.
Menurut Nicholson, ada 500 ton peralatan kemanusiaan “tidak dapat masuk ke Nagorno-Karabakh karena blokade yang dilakukan Azerbaijan di wilayah itu.”
“Tidak ada gas alam yang mengalir sejak Maret dan pasokan energi lainnya, seperti listrik, sangat buruk,” tambah Nicholson. “Keluarga telah dipisahkan. Operasi telah dibatalkan. 120.000 orang di dalam (Nagorno-Karabakh) sangat membutuhkan bantuan.”
Meskipun banyak liputan media tentang perang Armenia-Azerbaijan telah mencirikannya hanya sebagai sengketa teritorial, menurut Brownback dan Nicholson, konflik tersebut lebih merupakan konflik ideologi dan agama.
“Ini sebenarnya bukan hanya sengketa wilayah,” kata Nicholson. “Meskipun ada pertanyaan teritorial, saya melihat perselisihan ini benar-benar sebagai salah satu nilai.”
Menurut Nicholson, “orang Armenia tidak meminta banyak.”
“Orang-orang Armenia yang kami temui, dan kami bertemu banyak dari mereka, sangat minim dalam tuntutan mereka,” katanya. “Mereka ingin tinggal di tanah air mereka, dan mereka ingin melakukannya dengan aman.”
Terlepas dari bahayanya, Nicholson mengatakan bahwa penderitaan komunitas Kristen Armenia “bukanlah penyebab yang hilang.”
“Yang mengejutkan, terlepas dari semua ancaman yang mereka hadapi, Armenia sebenarnya cukup bersemangat,” kata Nicholson.
“Ada ruang,” tambahnya, “bagi Amerika Serikat untuk memainkan peran yang sangat konstruktif dalam membantu berbagai pihak ini, yang keduanya adalah sekutu kita, untuk mencapai solusi yang damai dan adil untuk mengakhiri konflik.” **
Peter Pinedo (Catholic News Agency)/Frans de Sales
