HIDUPKATOLIK.COM – Para klerus di dua vikariat apostolik di Palawan, Filipina, memperbaharui seruan untuk menghentikan operasi penambangan di “perbatasan ekologis terakhir” negara itu.
Masyarakat Adat dan petani biasa adalah yang paling rentan terhadap dampak pertambangan, menurut para imam Katolik dalam sebuah surat terbuka yang memperbaharui seruan mereka untuk mengakhiri pertambangan di Palawan.
Ditulis dalam bahasa Filipina, surat itu mengimbau perlindungan “keindahan alami dan unik” Palawan. “Sangat penting bagi kita untuk merawat tanah ini secara khusus untuk memastikan manfaat yang kita nikmati hari ini masih akan dirasakan oleh generasi mendatang,” kata surat itu, merujuk pada Palawan sebagai “perbatasan ekologis terakhir” Filipina.
Para imam tersebut mengakui dalam surat tersebut bahwa daerah lain telah mengambil langkah-langkah untuk menutup operasi penambangan. Karena itu, mereka menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk menjaga provinsi kaya keanekaragaman hayati dari ancaman yang sama.
Pada bulan Maret, Oriental Mindoro terkena tumpahan minyak, mendorong para pendukung lingkungan untuk menuntut reparasi dan perlindungan bagi daerah kritis lingkungan di wilayah tersebut. Selain itu, operasi penambangan yang merusak saat ini sedang berlangsung di pulau terdekat Sibuyan di Romblon.
Tanggung jawab moral yang luar biasa
“Kami hanya memiliki satu provinsi, dan itu layak mendapat perhatian dan perhatian kami,” tambah surat itu. Para imam menyoroti bahwa kegiatan pertambangan di Palawan membahayakan mata pencaharian masyarakat adat dan petani yang sangat bergantung pada alam untuk penghidupan.
Mereka sangat menyerukan langkah-langkah untuk melindungi pulau itu dari aktivitas manusia yang merusak, termasuk melarang perluasan operasi pertambangan dan fokus pada pertanian dan pariwisata. Selain itu, mereka mendesak pihak berwenang untuk merehabilitasi kawasan yang telah hancur dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting Palawan melalui pendidikan.
“Menjadi penatalayan yang bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan adalah tanggung jawab moral yang luar biasa,” kata surat itu.
Rilis surat itu bertepatan dengan peringatan 400 tahun Kekristenan di pulau itu dan mendapat dukungan dari Uskup Broderick Pabillo dari Vikariat Apostolik Taytay, Uskup Socrates Mesiona dari Vikariat Apostolik Puerto Princesa, dan lebih dari 65 imam di bawah yurisdiksi mereka. Orang awam dari berbagai organisasi multisektoral, akademisi, dan gerakan sosial juga menandatangani surat terbuka tersebut.
Seruan sebelumnya untuk menghentikan penambangan
Pada April, Uskup Katolik Palawan mengimbau Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Jr., untuk menghentikan kegiatan pertambangan di pulau itu. Dalam sebuah pesan yang didukung oleh Uskup Pabillo dan Mesiona, mereka mendesak Presiden untuk “menghentikan secara permanen” operasi penambangan yang dilisensikan kepada Ipilan Nickel Corporation (INC), yang dilaporkan beroperasi di hutan lindung.
Seruan itu muncul setelah protes damai oleh penduduk setempat berubah menjadi kekerasan, dengan penjaga keamanan INC diduga didukung oleh kontingen petugas polisi yang diam-diam mengamati dan menyemangati mereka.
“Warga sipil telah menahan kelaparan, panas, hujan, dan ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan mereka untuk meningkatkan kesadaran penduduk dan melestarikan pulau Palawan kita yang indah,” kata para uskup.
Menurut UNESCO, Cagar Biosfer Palawan adalah warisan alam nasional yang terdiri lebih dari 1.700 pulau dan merupakan rumah bagi 105 dari 475 spesies yang terancam punah di Filipina. Provinsi ini memiliki ekologi laut yang subur, serta beragam ekosistem darat dan air tawar.
Paus Fransiskus tentang industri pertambangan
Paus Fransiskus telah menyerukan pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap pertambangan. Dalam pidatonya tentang industri pertambangan pada tahun 2019, Paus menggemakan pernyataannya dalam ensikliknya, Laudato Si, di mana beliau menekankan pentingnya mengadakan “dialog dengan semua orang tentang rumah kita bersama.”
Dia mengatakan bahwa kondisi bumi saat ini adalah hasil dari mengutamakan keuntungan di atas martabat manusia dan lingkungan alam dan yang dibutuhkan adalah “pergeseran paradigma dalam semua kegiatan ekonomi kita, termasuk pertambangan,” kata Paus.
“Pertambangan, seperti semua kegiatan ekonomi, harus melayani seluruh komunitas manusia,” tegasnya. “Saya mendesak semua orang untuk menghormati hak asasi manusia dan suara orang-orang di komunitas yang indah namun rapuh ini,” tambah Paus, merujuk pada orang-orang yang mengungsi karena kegiatan pertambangan di seluruh dunia.
Baru-baru ini, pada tahun 2021, Paus Fransiskus juga meminta industri ekstraktif untuk menghentikan perusakan bumi. “Dengan nama Tuhan, saya meminta industri ekstraktif besar – pertambangan, minyak, kehutanan, real estat, agribisnis – untuk berhenti merusak hutan, lahan basah, dan gunung, berhenti mencemari sungai dan laut, berhenti meracuni makanan dan manusia,” katanya. **
Zeus Legaspi (Vatican News)/Frans de Sales
