HIDUPKATOLIK.COM – Seorang teolog Asia terkemuka mengatakan keputusan Paus Fransiskus untuk memasukkan wanita dan pria non-tahbisan sebagai anggota pemungutan suara Dewan Sinode Oktober adalah “langkah besar” yang akan mengubah proses pengambilan keputusan Gereja secara permanen.
Bulan lalu, sekretariat sinode mengumumkan bahwa Paus telah mengizinkan reformasi untuk mengizinkan setidaknya 70 non-uskup menjadi anggota dewan sinode 4-29 Oktober di Vatikan. Langkah ini akan membuat perempuan diberikan suara dalam sinode untuk pertama kalinya.
Pater Vimal Tirimanna adalah salah seorang penasehat teologi sinode dan profesor teologi moral yang mengajar di Sri Lanka dan Roma.
“Hal-hal tidak akan pernah terbalik lagi. Itu langkah raksasa, bukan langkah kecil,” ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan The Tablet tentang proses sinode pada 17 Mei 2023.
“Bahkan jika tidak ada yang terjadi dalam sisa proses sinode, fakta bahwa 70 non-uskup akan hadir di sana, merupakan perubahan besar. Saya tidak berpikir itu bisa diubah. Akhirnya, apa yang diinginkan oleh Vatikan II telah terwujud – prosesnya telah dimulai.”
Pastor Tirimanna, seorang imam Redemptoris yang terlibat dalam membantu menyusun dokumen sinode “Perbesar Ruang Tenda Anda”, menjelaskan bahwa reformasi Fransiskus adalah pemulihan dari apa yang terjadi dalam sinode selama milenium pertama Kekristenan.
Dia menunjukkan bahwa ketika Paulus VI mendirikan sinode para uskup pada tahun 1965, dia tidak pernah mengesampingkan bahwa sinode akan berkembang, dengan kemungkinan menjadi “sinode Umat Allah”.
Perubahan Paus, katanya, adalah upaya untuk “menjalankan pembicaraan” Vatikan II.
Tetapi Pastor Tirimanna mengatakan masih banyak penolakan terhadap sinode di antara para uskup, dan dari mereka yang secara keliru berpikir bahwa Paus sedang mencoba membawa Gereja Katolik ke arah “Protestan”.
“Saya sedikit terkejut ketika saya mendengar beberapa suara, bahkan di sini di Roma, yang mengatakan, ‘Paus ini datang entah dari mana, dan dia mencoba membuat Gereja Katolik menjadi Gereja Protestan’,” katanya.
“Orang-orang seperti itu benar-benar bodoh karena pada milenium pertama, sampai reformasi Gregorian pada abad kesebelas (di bawah Paus Gregorius VII), semua gereja, bahkan sebelum perpecahan besar (1054), kita semua memiliki proses sinode dan cara sinode untuk memutuskan. Jadi bukan sesuatu yang baru disuntikkan. Ini, lebih tepatnya, kembali ke sumber asli kita.”
Panel webinar juga termasuk Prof Christina Kheng, yang mengajar kepemimpinan pastoral di Institut Pastoral Asia Timur di Manila, dan Dr Elissa Roper, seorang teolog Australia yang berpartisipasi dalam proses sinode Dewan Pleno.
Prof Kheng mengatakan proses sinode “untuk gereja sinode”, yang dimulai pada Oktober 2021 di keuskupan dan komunitas Katolik setempat, telah memberikan dampak yang signifikan. Bagi banyak orang, katanya, ini adalah pertama kalinya mereka diminta untuk berperan serta dalam pembahasan tentang Gereja.
“Bayangkan jika kita menyetujui penahbisan perempuan tanpa membahas klerikalisme,” katanya. “Sebagai seorang wanita awam yang tidak ditahbiskan, maka saya akan menemukan diri saya lebih rendah lagi dari rantai makanan.”
Dr Roper, yang menjadi panitia penyusun Dewan Pleno, merujuk pada diskusi tentang perempuan selama sidang dewan pleno Australia di Sydney Juli lalu.
Seluruh proses hampir terhenti ketika mosi tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Gereja gagal memperoleh suara mayoritas yang cukup. Para peserta kembali ke papan gambar dan menyetujui mosi yang telah direvisi.
“Itu adalah mikrokosmos dari apa yang perlu kita lakukan dalam Gereja: memiliki uskup di dalam ruangan,” katanya.
“Kami memiliki meja bundar sehingga reaksi, emosi, semua yang kami bawa ke diskusi ini terbuka, dan kemudian kami dapat berdiskusi untuk maju bersama.”
Para peserta panel sepakat bahwa Gereja tidak boleh mundur dari apa yang telah dimulai sinode.
Pater Tirimanna mencatat perlunya “struktur konkret” untuk melanjutkan sinodalitas dan memastikan “budaya mendengarkan dan inklusi”. Dia mengatakan bahwa umat awam Katolik sangat mendukung sinodalitas, dan meskipun beberapa uskup menolak, yang lain sangat antusias. Dia mengutip seorang kardinal yang tidak disebutkan namanya dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa meskipun ada penolakan, “proses akan tetap berjalan.” Teolog Sri Lanka itu mengingatkan semua orang bahwa Roh Kudus, bukannya para uskup, yang memimpin Gereja. **
Christopher Lamb (The Tablet)/Frans de Sales
