HIDUPKATOLIK.COM – Dalam sebuah pesan yang ditujukan kepada lokakarya di Vatikan tentang neokolonialisme, Paus Fransiskus memperingatkan terhadap kolonialisme ekonomi dan ideologis modern dan sekali lagi, meminta maaf kepada orang-orang Kristen yang berkontribusi pada penjajahan Afrika dan Amerika.
“Tidak ada kekuatan – politik, ekonomi, ideologi – yang berhak menentukan identitas suatu bangsa atau kelompok sosial secara sepihak,” kata Paus Fransiskus dalam forum hakim untuk hak-hak sosial yang berkumpul minggu ini di Vatikan untuk lokakarya antarbenua Afrika dan Amerika tentang modernitas neokolonialisme.
“Penaklukan dan penjarahan orang-orang melalui penggunaan kekuatan atau penetrasi budaya dan politik adalah kejahatan, karena tidak ada peluang perdamaian di dunia yang membuang populasi dan menindas untuk menjarah,” tulis Paus dalam sebuah pesan kepada para peserta.
Warisan sistem kolonial di Afrika dan Amerika
Lokakarya bertajuk “Kolonisasi, Dekolonisasi, dan Neokolonialisme dalam Perspektif Keadilan dan Kebaikan Bersama” itu diselenggarakan pada 30-31 Maret oleh Akademi Kepausan untuk Ilmu Sosial, Komisi Hakim Pan Amerika untuk Hak Sosial dan Doktrin Fransiskan dan Universitas Massachusetts, Amerika Serikat.
Para peserta merenungkan warisan sistem kolonial di Afrika dan Amerika yang berfokus pada ketidaksetaraan global dan ketidakadilan sosial saat ini, pembangunan yang tidak berkelanjutan, perubahan iklim yang tidak terkendali, dan migrasi massal, dan mendiskusikan peran lembaga dan sistem peradilan dalam membalikkan perkembangan ini.
Meskipun pada abad ke-21 secara teknis kita tidak dapat lagi berbicara tentang negara-negara yang “dijajah” dari sudut pandang geografis, kata Paus Fransiskus, hal yang sama tidak dapat dikatakan sehubungan dengan aspek ekonomi dan ideologis.
Memang, kolonialisme telah berubah dalam bentuk, metode, dan pembenarannya, “divirtualisasikan, disamarkan, disembunyikan, sehingga sulit untuk dideteksi dan menetralkannya”.
Kolonialisme ekonomi dan ideologis
Paus mencontohkan Republik Demokratik Kongo, yang dia kunjungi awal tahun ini bersama dengan Sudan Selatan. Dia mencatat, meskipun DRC telah merdeka selama lebih dari tujuh puluh tahun, sumber dayanya yang kaya terus dieksploitasi dan diperdebatkan oleh beberapa pemangku kepentingan yang mengakibatkan konflik yang sangat memengaruhi wilayah, populasi, dan kebaikan bersama.
Yang tak kalah relevan, lanjutnya, adalah fenomena “kolonialisme ideologis”, yang “membungkam ikatan alami antara masyarakat dan nilai-nilai mereka, dengan mencoba menghapus tradisi, sejarah, dan keyakinan agama mereka.”
“Kolonialisme ideologis cenderung membakukan segalanya. Itu mematuhi mentalitas yang tidak mentolerir perbedaan dan hanya berfokus pada saat ini, pada kebutuhan dan hak individu, seringkali mengabaikan tugas terhadap yang paling lemah dan paling rapuh.
Tidak ada peluang untuk perdamaian di dunia yang membuang dan menindas orang
Paus Fransiskus mengatakan dia sangat prihatin dengan bentuk-bentuk baru kolonialisme ini. “Sepertinya perselisihan sejarah berdarah dan tidak manusiawi selama beberapa abad tidak membantu mengembangkan gagasan global tentang pembebasan, penentuan nasib sendiri, dan solidaritas antar bangsa dan antar umat manusia,” katanya.
Kolonialisme masih ada, tetapi lebih “halus” dan membenarkan praktik dominasi baru “dengan mengklaim kekurangan ‘alami’ dari yang terjajah”. Dalam konteks ini, “perang frontal” zaman kolonial lama telah digantikan oleh “konflik asimetris dan hukum.”
Dalam hal ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa ekspresi konkret dari keadilan dan kebaikan bersama menjadi matang dalam masyarakat, masing-masing dengan “cerita, asal-usul, tradisi, dan agama” mereka, yang harus dihormati sebagaimana adanya.
“Inilah sebabnya,” katanya, “tidak ada kekuatan – politik, ekonomi, ideologis – yang berhak menentukan identitas suatu bangsa atau kelompok sosial secara sepihak.” Menundukkan orang dengan kekerasan atau melalui penetrasi budaya dan politik harus dianggap sebagai kejahatan “karena tidak ada peluang untuk perdamaian di dunia yang membuang orang-orang dan menindas untuk menjarah,” tegas Paus.
Setelah menegaskan kembali peran penting para cendekiawan dan penelitian ilmiah dalam meningkatkan kesadaran tentang perang melawan praktik neokolonial, rasisme, dan segregasi yang sedang berlangsung, Paus Fransiskus menyoroti pentingnya menyertakan penduduk asli dan kelompok etnis yang terlantar dalam proses pengambilan keputusan politik di negara mereka, dengan memberi mereka representasi yang adil di badan perwakilan.
“Kami diminta untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk mengakhiri praktik neokolonial dan ekspresi rasisme dan segregasi sosial yang turun dari mereka lebih cepat daripada nanti. Tidak akan ada perdamaian jika, dalam sistem politik perwakilan, tidak ada integrasi nyata dari orang-orang yang dikucilkan.”
Mohon maaf atas kontribusi orang-orang beriman terhadap kolonialisme
Paus, pada bagiannya, sekali lagi meminta maaf “atas tindakan beberapa orang Kristen yang di masa lalu” secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada proses dominasi politik dan teritorial berbagai bangsa di Amerika dan Afrika. “Saya juga meminta maaf atas segala kesalahan atau kelalaian yang terjadi atau sedang terjadi di masa kini,” tutupnya. **
Lisa Zengarini (Vatican News)/Frans de Sales
