HIDUPKATOLIK.COM – Salva Kiir, Presiden Sudan Selatan, menyambut Paus Fransiskus dan seruannya untuk perdamaian dan rekonsiliasi mengumumkan bahwa negara tersebut telah mencabut Penangguhan Pembicaraan Damai Roma.
Selama acara resmi pertama Paus di Juba, pertemuannya dengan Otoritas, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik, Presiden Salva Kiir mengulangi pengumuman yang dibuat pada malam ziarah perdamaian ekumenis Bapa Suci ke Sudan Selatan.
“Untuk menghormati kunjungan bersejarah Bapa Suci Paus Fransiskus ke negara kami, dan deklarasi kami tahun 2023 sebagai tahun Perdamaian dan Rekonsiliasi, saya secara resmi mengumumkan pencabutan penangguhan pembicaraan Perdamaian Roma dengan Grup Penahan.”
Presiden Kiir melanjutkan dengan mengungkapkan harapannya bahwa “saudara-saudaranya dari Kelompok Oposisi Non-Signatories Sudan Selatan akan membalas isyarat ini dan terlibat dengan kami secara jujur untuk mencapai perdamaian inklusif di negara kami.”
Penangguhan Pembicaraan Damai
Pada November 2022, pemerintah Sudan Selatan mengumumkan penangguhan partisipasinya dalam pembicaraan damai Roma, menuduh Kelompok Oposisi Sudan Selatan yang tidak menandatangani “kurang komitmen” dan bersiap untuk perang.
Memperhatikan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bangsa bahwa kepala Gereja Katolik telah mengunjungi Sudan Selatan, Kiir menggambarkan kehadiran Paus sebagai “tonggak bersejarah” dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kunjungan itu, lanjutnya “akan meninggalkan dampak positif pada hati nurani nasional kita dan perdamaian di negara kita.”
“Kunjungan bersejarah para pemimpin Kristen global ini harus memaksa kita untuk terlibat dalam pemikiran mendalam tentang sejarah kita baru-baru ini, terutama terkait dengan tugas mulia konsolidasi perdamaian dan proyek penting rekonsiliasi dan pengampunan di antara rakyat kita,” katanya.
Retret Spiritual di Vatikan
Presiden Kiir mengenang retret spiritual di mana dia berpartisipasi di Vatikan pada tahun 2019 di mana Paus “mencium kaki kami dan meminta kami untuk tetap dalam damai.”
“Gerakan langka itu,” katanya, tidak sia-sia: “Hari ini, baik Dr Riek (Wakil Presiden) dan saya duduk di sini bekerja sama untuk mengimplementasikan Perjanjian Perdamaian yang Direvitalisasi yang kami tanda tangani pada tahun 2018”.
Dia mengatakan bahwa dipandu oleh keinginan untuk proses politik yang inklusif, Roadmap-2022 memperpanjang masa transisi selama 24 bulan pada September tahun lalu.
“Kami melakukan ini untuk memberi diri kami waktu untuk merencanakan dan menciptakan institusi yang memungkinkan diadakannya pemilihan yang kredibel dan transparan, yang merupakan tujuan akhir dari Perjanjian Damai yang Direvitalisasi. Fakta bahwa roadmap dikembangkan secara eksklusif oleh Para Pihak dalam Perjanjian itu sendiri merupakan tanda yang menggembirakan dalam perjalanan kita menuju kedewasaan politik,” jelasnya.
Presiden Kiir menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Roadmap akan digunakan “untuk mempercepat penerapan ketentuan-ketentuan yang luar biasa dalam Perjanjian Perdamaian yang Direvitalisasi dan untuk membangun keberhasilan yang telah kita capai, seperti kelulusan pasukan bersatu.” **
Linda Bordoni (Vatican News)/Frans de Sales,SCJ
