HIDUPKATOLIK.COM – Menanggapi pertanyaan dari EWTN, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintahan Biden mengutuk serangan baru-baru ini terhadap para pemimpin demokrasi di Nikaragua, tanpa secara khusus menyebutkan mereka yang menargetkan para imam dan pemimpin Katolik lainnya.
Pada konferensi pers Gedung Putih hari Kamis (25/8), Owen Jensen, koresponden Gedung Putih EWTN, mengutip daftar kejahatan baru-baru ini di mana rezim Ortega-Murillo menargetkan umat Katolik. Ini termasuk menculik uskup Matagalpa, Rolando lvarez, minggu lalu, melemparkan beberapa imam dan seminaris ke dalam penjara yang diketahui menggunakan penyiksaan, dan menutup media Katolik.
Sejak 2018, di bawah kediktatoran Ortega, telah terjadi lebih dari 190 serangan terhadap Gereja Katolik, uskup, imam, umat, dan rumah ibadatnya, kata pejabat Katolik di Nikaragua.
“Saya yakin Gedung Putih mengetahui penganiayaan terbaru terhadap umat Katolik di Nikaragua. Apa tanggapan Gedung Putih terhadap perkembangan terakhir?” tanya Jensen.
Jean-Pierre membuka halaman di map briefingnya dan membacakan pernyataan resmi. Pernyataan itu tidak merujuk umat Katolik dengan nama.
“Telah terjadi kemerosotan dramatis penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia oleh rezim di Nikaragua, termasuk pemenjaraan para pemimpin demokratis, anggota oposisi politik, mahasiswa, dan jurnalis,” jawab Jean-Pierre.
“Pemerintahan Biden-Harris menganggap ini tidak dapat diterima dan mengutuk tindakan ini,” tambahnya.
“Amerika Serikat dan anggota masyarakat internasional telah mengambil sejumlah tindakan untuk mempromosikan akuntabilitas atas tindakan rezim dan akan terus melakukannya,” pungkasnya.
Lima puluh sembilan negara termasuk Amerika Serikat menandatangani Pernyataan Bersama tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Nikaragua Juni lalu pada Sesi ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Surat itu mengutip kekuatiran tentang “kekebalan hukum yang terus-menerus atas pelanggaran hak asasi manusia di Nikaragua sejak April 2018 dan berlanjutnya laporan tentang penahanan sewenang-wenang.”
“Kami mendesak Pemerintah untuk menghentikan pelecehan terhadap jurnalis dan pembela hak asasi manusia dan untuk mengizinkan organisasi masyarakat sipil beroperasi di lingkungan yang aman dan memungkinkan, tanpa takut akan pembalasan,” bunyinya.
Baik pemerintahan Gedung Putih saat ini maupun sebelumnya telah mengutuk Ortega atas tindakan ini. Pemerintahan Trump pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap rezim pada 2018, dan pada 2021, Presiden Biden memperpanjang sanksi dengan menandatangani UU RENANCER bi-partisan. Dia juga menyebut pemilihan kembali Ortega tahun 2021 sebagai “palsu.”
Frans de Sales, SCJ; Sumber: Edie Heipel
