HIDUPKATOLIK.COM – Kardinal Malcolm Ranjith dari Sri Slanka mengatakan, mantan presiden, unit intelijen dan polisi memiliki informasi sebelumnya tentang serangan bom bunuh diri teroris yang akan datang di 3 gereja dan 3 hotel di Sri Lanka, 3 tahun yang lalu.
Kardinal Sri Lanka Malcolm Ranjith menuduh bahwa pemerintah telah menutupi penyelidikan atas pengeboman Paskah 3 tahun lalu untuk melindungi otak di balik serangan tersebut. Karena rekomendasi Komisi Penyelidikan Presiden tentang serangan teroris Minggu Paskah tidak dilaksanakan untuk melindungi pelaku sebenarnya, dia mengatakan dia membawa kasus ini ke komunitas internasional.
Hampir 270 orang tewas, termasuk sedikitnya 45 warga negara asing dan sekitar 500 lainnya terluka, ketika 3 gereja dan 3 hotel mewah terkena serangkaian serangan bom bunuh diri teroris terkoordinasi pada 21 April 2019.
Sebagian besar korban terjadi di Gereja Katolik Santo Sebastian di pinggiran Negombo, milik Keuskupan Agung Kolombo di bawah kepemimpinan Kardinal Ranjit, di mana 113 orang meninggal. Gereja-gereja lain yang terkena adalah Santo Anthony Shrine di Kochchikade, juga dari Keuskupan Agung Kolombo, dan Evangelical Zion Church dari Batticaloa di pantai timur.
Janji yang Gagal
Pada upacara Kamis (21/4/2022) di Gereja St. Sebastian untuk menandai peringatan 3 tahun pemboman, Kardinal Ranjith menyampaikan pidato yang keras, menyalahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahannya karena gagal memenuhi janjinya untuk memberikan keadilan kepada para korban dan membersihkan wilayah negara tersebut dari “semua elemen teror”.
“Presiden petahana yang berkampanye dengan janji untuk menyelidiki serangan itu telah melupakan semua janji itu, mengabaikan temuan komisi di bawah karpet, berusaha menyembunyikan fakta,” kata Kardinal Ranjith. Mengutuk penyembunyian itu, dia memperingatkan bahwa “setiap orang yang bertanggung jawab atas ini akan segera menanggung konsekuensi dari tindakan mereka.”
Menutupi
“Orang-orang di negara itu ragu apakah pemerintah saat ini melindungi mantan presiden, karena takut keterlibatan mereka dalam serangan Paskah akan terungkap,” kata kardinal yang pernah menjadi duta besar Vatikan untuk Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa mantan presiden, unit intelijen dan polisi menyembunyikan rincian serangan yang akan datang meski memiliki pengetahuan sebelumnya dan dengan demikian gagal untuk memastikan keamanan publik.
Dia lebih lanjut menuduh bahwa serangan itu digunakan oleh seorang kandidat pemilihan presiden untuk menggalang dukungan pada masalah keamanan nasional.
“Kami curiga bahwa rezim saat ini terus menunda pelaksanaan rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Presiden yang menyelidiki serangan Minggu Paskah termasuk mengambil tindakan terhadap mantan Presiden Maithripala Sirisena ditunda karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan lebih banyak pengungkapan.”
Kardinal Ranjith mengatakan pembebasan mantan inspektur jenderal polisi (IGP) Pujith Jayasundara dan mantan menteri pertahanan Hemasiri Fernando, yang secara terbuka mengakui bahwa mereka tahu tentang serangan itu, merupakan penghinaan terhadap mereka yang tewas dan terluka dalam serangan itu.
“IGP saat ini, yang mempromosikan petugas polisi tertentu meskipun ada rekomendasi dari Komisi Presiden untuk melakukan penyelidikan disipliner, juga bertanggung jawab atas pertumpahan darah orang tak bersalah yang tewas dalam serangan Paskah,” kata Kardinal Ranjith.
Pengadilan terhadap 25 orang yang dituduh merencanakan pemboman dimulai pada November tahun lalu, tetapi ditunda pada Januari untuk memberikan waktu bagi dakwaan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Tamil, yang digunakan oleh mayoritas tersangka.
Protes-protes
Sementara itu, di Negombo, ribuan termasuk imam dan biarawati berpakaian hitam berbaris di jalan-jalan memegang poster dan meneriakkan slogan-slogan untuk menandai peringatan pemboman yang dituduhkan pada kelompok bersenjata lokal yang diduga berafiliasi dengan Negara Islam (IS), sebagai anggota keluarga para korban bergabung dengan ulama dalam menuntut keadilan.
Ini di samping protes nasional tanpa akhir yang menuntut pengunduran diri Presiden Rajapaksa dan pemerintahannya atas krisis ekonomi yang memburuk di Sri Lanka, yang telah membuat warga dan keluarga mereka berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan bakar, makanan dan obat-obatan, di tengah melonjaknya inflasi.
Tantangan Kardinal
Selama kunjungannya baru-baru ini ke Eropa, Kardinal Ranjith bertemu dengan Paus Fransiskus pada 28 Februari di Vatikan dan mengabarkan kepadanya tentang situasi di Sri Lanka.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia menjelaskan kepada Paus bahwa dia tidak akan berhenti mengejar keadilan dan kebenaran. “Paus telah menjadi sumber inspirasi dan harapan yang hebat bagi kami. Dia selalu mengatakan kepada saya untuk bergerak maju dan berjuang dengan orang-orang untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Itulah tantangan yang saya miliki,” kata kardinal.
Kemudian, dia memberi pengarahan kepada Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, tentang perkembangan di negaranya. Dia juga berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia di mana dia mengangkat masalah investigasi yang salah terhadap pemboman.
Pastor Frans de Salse, SCJ, Sumber: Vatican News
